Demokrat berharap Hamdan tidak seperti Akil
A
A
A
Sindonews.com - Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin berharap, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru Hamdan Zoelva tidak seperti Akil Mochtar, terduga penerima suap sengketa pemilukada.
"Jadi mudah-mudahan beliau tidak bisa seperti ini (Akil), dan pasca kasus Pak Akil ini MK bisa berubah dengan baik," kata Didi saat diskusi Sindo Radio, di Cikini, Jakarta, Sabtu (16/11/2013).
Hamdan yang diketahui pernah jadi politikus Partai Bulan Bintang (PBB), kader Demokrat ini menantang Hamdan bisa membuktikan indepensinya dengan memimpin MK menjadi lebih baik.
"Dia harus bisa membuktikan bahwa politikus ini tidak semuanya seperti Pak Akil ini, dan harus bisa memimpin institusi ditempat yang disebut-sebut sebagai wakil malaikat ini," tukas Anggota Komisi III DPR ini.
Seperti diketahui, Akil Mochtar tertangkap oleh KPK lantaran diduga menerima suap penanganan sengketa Pemilukada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Lebak, Banten di MK.
Kini, Akil sudah mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Tak hanya itu, Akil juga dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Baca berita:
MK harus buktikan sebagai wakil Tuhan yang adil
"Jadi mudah-mudahan beliau tidak bisa seperti ini (Akil), dan pasca kasus Pak Akil ini MK bisa berubah dengan baik," kata Didi saat diskusi Sindo Radio, di Cikini, Jakarta, Sabtu (16/11/2013).
Hamdan yang diketahui pernah jadi politikus Partai Bulan Bintang (PBB), kader Demokrat ini menantang Hamdan bisa membuktikan indepensinya dengan memimpin MK menjadi lebih baik.
"Dia harus bisa membuktikan bahwa politikus ini tidak semuanya seperti Pak Akil ini, dan harus bisa memimpin institusi ditempat yang disebut-sebut sebagai wakil malaikat ini," tukas Anggota Komisi III DPR ini.
Seperti diketahui, Akil Mochtar tertangkap oleh KPK lantaran diduga menerima suap penanganan sengketa Pemilukada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Lebak, Banten di MK.
Kini, Akil sudah mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Tak hanya itu, Akil juga dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Baca berita:
MK harus buktikan sebagai wakil Tuhan yang adil
(kri)