Pengamat nilai Pemerintah Indonesia restui penyadapan
Minggu, 10 November 2013 - 05:00 WIB
Pengamat nilai Pemerintah Indonesia restui penyadapan
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat intelijen Umar Abduh menilai, penyadapan yang dilakukan Intelijen Amerika Serikat dan Australia dinilai kesalahan Pemerintah Indonesia.
Umar mengatakan, justru terungkapnya penyadapan tersebut disinyalir atas permintaan pemerintah. Bahkan, Umar menampik jika pemerintah berani mengungkap isu tersebut.
"Memang pemerintah memberi peluang untuk itu, Ketia NSA (National Seurity Agency) dan CIA terkait kerja sama pemberantasan terorisme, Indonesia meminta fasilitas itu (alat penyadapan)," ujar Umar saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Sabtu, 9 November 2013.
Umar menjelaskan bahwa alat sadap yang digunakan mereka, adalah "ciatdog". Alat ini memang sangat canggih, bisa menjangkau semua sambungan telekomunikasi. "Ciatdog itu ada di BNN (Badan Narkotika Nasional). Jadi enggak ada itu di dubes yang publik ramaikan," ujarnya.
Dia juga menganggap hal yang lumrah, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mengambil reaksi cepat. Dikatakan dia, SBY sudah menanda tangani pakta tekait kerja sama penyadapan itu.
"Pertama kali yang menginzinkan penyadapan oleh asing ke indonesia kan Pak SBY dulu, ketika menjabat Menko Polhukam di era Megawati. Ini cuma soal jualan aja," tutupnya.
Umar mengatakan, justru terungkapnya penyadapan tersebut disinyalir atas permintaan pemerintah. Bahkan, Umar menampik jika pemerintah berani mengungkap isu tersebut.
"Memang pemerintah memberi peluang untuk itu, Ketia NSA (National Seurity Agency) dan CIA terkait kerja sama pemberantasan terorisme, Indonesia meminta fasilitas itu (alat penyadapan)," ujar Umar saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Sabtu, 9 November 2013.
Umar menjelaskan bahwa alat sadap yang digunakan mereka, adalah "ciatdog". Alat ini memang sangat canggih, bisa menjangkau semua sambungan telekomunikasi. "Ciatdog itu ada di BNN (Badan Narkotika Nasional). Jadi enggak ada itu di dubes yang publik ramaikan," ujarnya.
Dia juga menganggap hal yang lumrah, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mengambil reaksi cepat. Dikatakan dia, SBY sudah menanda tangani pakta tekait kerja sama penyadapan itu.
"Pertama kali yang menginzinkan penyadapan oleh asing ke indonesia kan Pak SBY dulu, ketika menjabat Menko Polhukam di era Megawati. Ini cuma soal jualan aja," tutupnya.
(stb)
