Soal penyadapan, Istana bantah SBY cuek
Sabtu, 09 November 2013 - 15:48 WIB
Soal penyadapan, Istana bantah SBY cuek
A
A
A
Sindonews.com - Istana Kepresidenan membantah jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berdiam diri bahkan membiarkan, persoalan penyadapan yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dan Australia di Indonesia.
Bantahan itu disampaikan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah. Menurutnya, semua sikap yang diambil Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa atas arahan SBY.
"Beliau (SBY) sudah memberikan arahan. Semua perkembangan soal ini sudah dikomunikasikan dengan presiden, oleh Kemenlu dari awal. Apa yang dilakukan Menlu itu merupakan hasil arahan presiden," katanya di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (9/11/2013).
Dalam kesempatan itu, dirinya menjelaskan kalau pasca pemanggilan kedua perwakilan negara itu, mereka (AS & Australia) akan melaporkan kepada pemerintahan masing-masing terkait sikap Indonesia tersebut.
"Mereka (AS & Australia) akan melaporkan kepada ibu kota negara. Amerika dan Australia, tidak membenarkan juga tidak membantah," tuntasnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, ada dugaan skandal operasi spionase Amerika Serikat, meluas hingga ke Asia, termasuk Indonesia. AS diduga melakukan penyadapan dengan menggunakan alat yang terpasang di Kedutaan Besar AS, di Jakarta.
Hal itu terungkap dari bocoran dokumen milik bekas kontraktor National Security Agency (NSA) Edward Snowden. Mengutip laporan media Australia, smh.com.au, dari bocoran Snowden terungkap, fasilitas penyadapan AS sebanyak 90 titik yang tersebar di seluruh dunia.
Untuk wilayah, Asia Tenggara, berbagai alat penyadapan AS diduga terpasang di Kedutaan Besar di Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Phnom Penh dan Yangon.
Baca juga Ramadhan Pohan salahkan Jokowi.
Bantahan itu disampaikan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah. Menurutnya, semua sikap yang diambil Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa atas arahan SBY.
"Beliau (SBY) sudah memberikan arahan. Semua perkembangan soal ini sudah dikomunikasikan dengan presiden, oleh Kemenlu dari awal. Apa yang dilakukan Menlu itu merupakan hasil arahan presiden," katanya di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (9/11/2013).
Dalam kesempatan itu, dirinya menjelaskan kalau pasca pemanggilan kedua perwakilan negara itu, mereka (AS & Australia) akan melaporkan kepada pemerintahan masing-masing terkait sikap Indonesia tersebut.
"Mereka (AS & Australia) akan melaporkan kepada ibu kota negara. Amerika dan Australia, tidak membenarkan juga tidak membantah," tuntasnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, ada dugaan skandal operasi spionase Amerika Serikat, meluas hingga ke Asia, termasuk Indonesia. AS diduga melakukan penyadapan dengan menggunakan alat yang terpasang di Kedutaan Besar AS, di Jakarta.
Hal itu terungkap dari bocoran dokumen milik bekas kontraktor National Security Agency (NSA) Edward Snowden. Mengutip laporan media Australia, smh.com.au, dari bocoran Snowden terungkap, fasilitas penyadapan AS sebanyak 90 titik yang tersebar di seluruh dunia.
Untuk wilayah, Asia Tenggara, berbagai alat penyadapan AS diduga terpasang di Kedutaan Besar di Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Phnom Penh dan Yangon.
Baca juga Ramadhan Pohan salahkan Jokowi.
(stb)
