SBY tak akan berani protes keras terkait penyadapan

Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak berani untuk menyatakan keberatan atau protes terhadap dugaan penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan Australia, kepada pejabat-pejabat Indonesia.

"Sepertinya SBY tidak berani menyatakan protes keras kepada AS maupun Australia (terkait dugaan penyadapan)," kata Direktur Indonesia Law Reform Institute Jeppri F Silalahi, saat dihubungi Sindonews, Sabtu (9/11/2013).

Keraguan Jeppri muncul, setelah dirinya ingat dengan pidato SBY pada tahun 2004 setelah dua jam pelantikan SBY sebagai presiden. Kala itu SBY berkata dalam bahasa Inggris yang menyatakan Indonesia adalah negara pertama. "Amerika Serikat adalah negara kedua saya (SBY)," ungkap Jeppri.

Seperti diberitakan sebelumnya, ada dugaan skandal operasi spionase Amerika Serikat, meluas hingga ke Asia, termasuk Indonesia. AS diduga melakukan penyadapan dengan menggunakan alat yang terpasang di Kedutaan Besar AS, di Jakarta.

Hal itu terungkap dari bocoran dokumen milik bekas kontraktor National Security Agency (NSA), Edward Snowden. Mengutip laporan media Australia, smh.com.au, dari bocoran Snowden terungkap, fasilitas penyadapan AS sebanyak 90 titik yang tersebar di seluruh dunia.

Untuk wilayah, Asia Tenggara, berbagai alat penyadapan AS diduga terpasang di Kedutaan Besar di Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Phnom Penh dan Yangon. Pada 13 Agustus 2010, sebuah peta tidak menunjukkan fasilitas penyadapan itu terpasang di Australia, Selandia Baru, Inggris, Jepang dan Singapura, yang semuanya diketahui sebagai sekutu terdekat AS.

Berita terkait:
Sejak era Bung Karno Indonesia sudah disadap.