Soal penyadapan, pemerintah Indonesia lembek
Jum'at, 08 November 2013 - 22:26 WIB
Soal penyadapan, pemerintah Indonesia lembek
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menilai pemerintah Indonesia kurang tegas dalam menyikapi dugaan penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat dan Australia.
"Pemerintah kita masih kurang, sebagai pemimpin negara yang berdaulat, saya tidak tahu diplomasi kita terlalu lembek dan sopan santun," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2013).
Politikus Partai Golkar ini menilai bahwa dugaan penyadapan itu merupakan isu sensitif, karenanya, dalam waktu dekat dirinya ingin bertemu dengan pihak terkait.
"Saya berencana mengajak bincang-bincang kepada Duta Besar Australia dan Amerika dengan pimpinan DPR dan Komisi I untuk mencari solusi yang ringan atas masalah ini. Karena isu ini adalah isu sensitif," terangnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, ada dugaan skandal operasi spionase Amerika Serikat, meluas hingga ke Asia, termasuk Indonesia. AS diduga melakukan penyadapan dengan menggunakan alat yang terpasang di Kedutaan Besar AS, di Jakarta.
Hal itu terungkap dari bocoran dokumen milik bekas kontraktor National Security Agency (NSA), Edward Snowden. Mengutip laporan media Australia, smh.com.au, dari bocoran Snowden terungkap, fasilitas penyadapan AS sebanyak 90 titik yang tersebar di seluruh dunia.
Untuk wilayah, Asia Tenggara, berbagai alat penyadapan AS diduga terpasang di Kedutaan Besar di Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Phnom Penh dan Yangon. Pada 13 Agustus 2010, sebuah peta tidak menunjukkan fasilitas penyadapan itu terpasang di Australia, Selandia Baru, Inggris, Jepang dan Singapura, yang semuanya diketahui sebagai sekutu terdekat AS.
"Pemerintah kita masih kurang, sebagai pemimpin negara yang berdaulat, saya tidak tahu diplomasi kita terlalu lembek dan sopan santun," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2013).
Politikus Partai Golkar ini menilai bahwa dugaan penyadapan itu merupakan isu sensitif, karenanya, dalam waktu dekat dirinya ingin bertemu dengan pihak terkait.
"Saya berencana mengajak bincang-bincang kepada Duta Besar Australia dan Amerika dengan pimpinan DPR dan Komisi I untuk mencari solusi yang ringan atas masalah ini. Karena isu ini adalah isu sensitif," terangnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, ada dugaan skandal operasi spionase Amerika Serikat, meluas hingga ke Asia, termasuk Indonesia. AS diduga melakukan penyadapan dengan menggunakan alat yang terpasang di Kedutaan Besar AS, di Jakarta.
Hal itu terungkap dari bocoran dokumen milik bekas kontraktor National Security Agency (NSA), Edward Snowden. Mengutip laporan media Australia, smh.com.au, dari bocoran Snowden terungkap, fasilitas penyadapan AS sebanyak 90 titik yang tersebar di seluruh dunia.
Untuk wilayah, Asia Tenggara, berbagai alat penyadapan AS diduga terpasang di Kedutaan Besar di Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Phnom Penh dan Yangon. Pada 13 Agustus 2010, sebuah peta tidak menunjukkan fasilitas penyadapan itu terpasang di Australia, Selandia Baru, Inggris, Jepang dan Singapura, yang semuanya diketahui sebagai sekutu terdekat AS.
(lal)
