Marty bantah RI lembek terhadap Australia
Jum'at, 08 November 2013 - 15:19 WIB
Marty bantah RI lembek terhadap Australia
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa membantah anggapan Pemerintah Republik Indonesia (RI) bersikap lembek menanggapi reaksi Amerika Serikat dan Australia terhadap protes penyadapan kepada pejabat-pejabat Indonesia.
“Kita menentang, menolak dan mengganggappnya tidak acceptable. Kita menyatakan protes keras, dan akan menjadi co sponsor resolusi di PBB dalam pembatasan aksi-aksi seperti ini,” kata Marty Natalegawa pada konferensi pers penutupan Bali Democracy Forum(BDF) VI yang diselenggaran di Ruang Uluwatu 6, Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11/2013) siang, dikutip laman setkab.go.id.
Menlu menjelaskan, Indonesia akan menjalin kerja sama dengan negara-negara lain yang mengalami hal serupa (korban penyadapan) untuk melakukan aksi, termasuk kemungkinan menjadi co sponsor resolusi PBB dalam pemberantasan aksi penyadapan terhadap pejabat pemerintah suatu negara oleh pemerintah negara lain.
“Jadi saya kira jika dilihat dari fakta dan kelugasan kita menyampaikan sikap, tidak dapat dikatakan pemerintah Indonesia lembek dalam menanggapi kasus tersebut,” tegas Marty sembari membandingkan dengan tanggapan dari 90 negara lain yang juga menjadi korban penyadapan, khususnya oleh agen intelijen AS.
Ditanyakan mengenai hasil pertemuan bilateralnya dengan Menlu Australia Julie Bishop, Menlu Marty Natalegawa mengatakan, pertemuan bilateral tidak secara khusus membahas masalah penyadapan, pembicaraan lebih fokus pada BDF VI ini, dan juga tentang kerja sama Indonesia dan Australia dalam rangka BDF dan juga upaya-upaya peningkatan hubungan bilateral.
”Tetapi, kita juga terus menyampaikan keprihatinan kita tentang pemberitaan penyadapan, dan Menlu Australia menyatakan bahwa pemerintah Australia akan selalu memastikan bahwa hubungan kerja sama Indonesia dan Australia tetap berlangsung sesuai tali persahabatan yang telah berjalan selama ini,” lanjut Marty.
Meski demikian, Menlu Marty Natalegawa memahami, yang dapatdi lakukan secara internal, adalah bekerja keras untuk memastikan sistem komunikasi dan informasi kita semakin amankan, sehingga tidak rentan terhadap kemungkinan gangguan dari pihak lain.
Ini penjelasan Menhan Australia soal isu penyadapan
“Kita menentang, menolak dan mengganggappnya tidak acceptable. Kita menyatakan protes keras, dan akan menjadi co sponsor resolusi di PBB dalam pembatasan aksi-aksi seperti ini,” kata Marty Natalegawa pada konferensi pers penutupan Bali Democracy Forum(BDF) VI yang diselenggaran di Ruang Uluwatu 6, Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11/2013) siang, dikutip laman setkab.go.id.
Menlu menjelaskan, Indonesia akan menjalin kerja sama dengan negara-negara lain yang mengalami hal serupa (korban penyadapan) untuk melakukan aksi, termasuk kemungkinan menjadi co sponsor resolusi PBB dalam pemberantasan aksi penyadapan terhadap pejabat pemerintah suatu negara oleh pemerintah negara lain.
“Jadi saya kira jika dilihat dari fakta dan kelugasan kita menyampaikan sikap, tidak dapat dikatakan pemerintah Indonesia lembek dalam menanggapi kasus tersebut,” tegas Marty sembari membandingkan dengan tanggapan dari 90 negara lain yang juga menjadi korban penyadapan, khususnya oleh agen intelijen AS.
Ditanyakan mengenai hasil pertemuan bilateralnya dengan Menlu Australia Julie Bishop, Menlu Marty Natalegawa mengatakan, pertemuan bilateral tidak secara khusus membahas masalah penyadapan, pembicaraan lebih fokus pada BDF VI ini, dan juga tentang kerja sama Indonesia dan Australia dalam rangka BDF dan juga upaya-upaya peningkatan hubungan bilateral.
”Tetapi, kita juga terus menyampaikan keprihatinan kita tentang pemberitaan penyadapan, dan Menlu Australia menyatakan bahwa pemerintah Australia akan selalu memastikan bahwa hubungan kerja sama Indonesia dan Australia tetap berlangsung sesuai tali persahabatan yang telah berjalan selama ini,” lanjut Marty.
Meski demikian, Menlu Marty Natalegawa memahami, yang dapatdi lakukan secara internal, adalah bekerja keras untuk memastikan sistem komunikasi dan informasi kita semakin amankan, sehingga tidak rentan terhadap kemungkinan gangguan dari pihak lain.
Ini penjelasan Menhan Australia soal isu penyadapan
(lal)
