Rekam jejak Ketua MK Hamdan Zoelva

Rabu, 06 November 2013 - 17:12 WIB
Rekam jejak Ketua MK...
Rekam jejak Ketua MK Hamdan Zoelva
A A A
Sindonews.com - Hamdan Zoelva akhirnya resmi mengisi posisi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Akil Mochtar yang diberhentikan tidak hormat karena tersandung kasus dugaan suap di sejumlah pemilukada. Lantas, bagaimana rekam jejak Hamdan Zoelva hingga menjadi orang nomor satu MK?

Hamdan yang lahir di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, 21 Juni 1962 itu, memulai karir hukumnya saat menyelesaikan sarjana ilmu hukum internasional di Universitas Hasanuddin. Pada tahun 1998 sampai 2001, Hamdan melanjutkan studi magister ilmu hukum bisnis di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta.

Sayangnya, pendidikan magister ini tidak dituntaskannya. Namun, ia kembali mengambil magister dengan jurusan ilmu hukum pidana di Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran Bandung. Hamdan juga menyelesaikan gelar doktor di universitas yang sama.

Dari biodata yang dikutip Sindonews dari laman Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva memulai karirnya sebagai dosen luar biasa di beberapa universitas (1986-1987), advokat (1987-2010), dan anggota DPR RI (1999-2004) sebelum menjabat sebagai hakim konstitusi. Ketika di DPR, dia dikenal sebagai politikus Partai bulan Bintang (PBB).

Untuk pengalaman kerja, Hamdan Zoelva pernah menjadi dosen luar biasa FH Universitas Hasanuddin dan mengajar mata kuliah Pengantar Hukum Internasional, Hukum Perjanjian Internasional, dan Hukum Laut Internasional.

Selain itu, ia juga menjadi dosen luar biasa FH Universitas Muslim Indonesia dan Fakultas Syariah IAIN Alauddin Makassar. Dia mengajar mata kuliah Hukum Internasional.

Pada tahun 1987-1990, Hamdan pernah bekerja sebagai ssisten pengacara dan konsultan hukum pada Law Office OC Kaligis & Associates Jakarta. Bersama Sri Haryanti Akadijati, Poltak Hutajulu, Juniver Girsang, Januardi S Hariwibowo, Hamdan mendirikan Partner dan Pendiri Law Firm SPJH tahun 1990 hingga 2007.

Ia juga diketahui mendirikan Partner pada Law Firm Hamdan, Sujana, Januardi & Partner (1997-2004). Lalu, Partner pada Law Firm Hamdan & Januardi (2004-2010).

Selama menjabat sebagai anggota DPR, Hamdan menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Bulan Bintang DPR RI periode 1999-2004, Wakil Ketua Komisi II DPR RI (1999-2004), Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI Perubahan UUD 1945 (1999-2004), dan Wakil Ketua Komisi A Sidang Tahunan MPR RI 2000 mengenai Perubahan UUD 1945 (2000).

Karirnya tak berhenti di situ, Hamdan juga tercatat memiliki jabatan pemerintahan lainnya, yakni Staf khusus Menteri Sekretaris Negara RI (2004-2007), Tim Ahli Pimpinan MPR RI, mengenai Kajian Perubahan UUD 1945 (2008).

Dalam kancah politik, Hamdan bernaung di Partai Bulan Bintang mulai tahun 1998 sampai 2010. Sebagai kader PBB, ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (2006-2008). Terakhir ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PBB dan Wakil Ketua Badan Kehormatan Pusat PBB (2005-2010).

Dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, Hamdan berkontribusi di Deputy Chairman ASEAN Moeslim Youth Sekretariat (2002-sekarang) dan Anggota Dewan Pakar ICMI. Terakhir saat menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, Hamdan juga aktif sebagai Dosen FH Universitas Islam As-Syafi'yah Jakarta.

Baca berita:
Hamdan Zoelva terpilih jadi Ketua MK
(kri)
Berita Terkait
Survey Sentimen Publik...
Survey Sentimen Publik atas Putusan MK Soal Ambang Batas Presiden
Tanpa Proses Kocok Ulang,...
Tanpa Proses Kocok Ulang, Saldi Isra Kembali Jabat Hakim MK
Jelang Putusan Dugaan...
Jelang Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MK, Begini Kondisi Terkini di Gedung Mahkamah Konstitusi
Akademisi Nilai MK Terancam...
Akademisi Nilai MK Terancam Jadi Lembaga Perusak Konstitusi
MK Tolak Gugatan Syarat...
MK Tolak Gugatan Syarat Usia Minimal Hakim Konstitusi 55 Tahun
Putusan MK Diharapkan...
Putusan MK Diharapkan Diterima Semua Pihak
Berita Terkini
Rakor dengan Pimpinan...
Rakor dengan Pimpinan BGN, Dasco Tegaskan DPR Awasi Ketat Program MBG agar Tepat Sasaran
Besok Komisi I DPR Tetapkan...
Besok Komisi I DPR Tetapkan 7 Anggota KIP 2026-2030
5 Calon Manajer Kopdes...
5 Calon Manajer Kopdes dan Kampung Nelayan Meninggal, Kemhan Ganti Nama Latsarmil
Politikus PDIP Ungkap...
Politikus PDIP Ungkap Anggaran Pelatihan SPPI Lebih Besar untuk Latsarmil ketimbang Substansi Koperasi
Implementasi B50 Perkuat...
Implementasi B50 Perkuat Ketahanan Energi dan Tingkatkan Nilai Tambah Sawit
Wamensesneg: Presiden...
Wamensesneg: Presiden Sangat Paham dan Menghargai Kebebasan Akademik di Kampus
Infografis
Bakar Uang Demi Perang:...
Bakar Uang Demi Perang: Jejak Kelam Ekonomi Militer AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved