MPR minta pemerintah klarifikasi soal penyadapan
Rabu, 06 November 2013 - 13:55 WIB
MPR minta pemerintah klarifikasi soal penyadapan
A
A
A
Sindonews.com - Ketua MPR RI Sidharto Danusubroto ikut berkomentar ketika ditanya mengenai isu penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan Australia terhadap pemerintah Indonesia.
Ia pun meminta agar pemerintah Indonesia bisa mendesak kedua negara tersebut untuk memberikan penjelasan terkait kabar tersebut.
"Memang itu perlu ada klarifikasi, mereka ngaku bersahabat dengan kita, penyadapan tidak layak dilakukan oleh negara yang bersahabat," tegasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2013).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga menyampaikan kalau dirinya terus mengikuti perkembangan mengenai kabar penyadapan tersebut.
Ia juga meminta agar kabar itu bisa dibicarakan di forum tingkat internasional. Pasalnya, tak hanya Indonesia saja yang disebutkan telah disadap.
"Saya ikutilah, Jerman juga disadap, ini harus dibicarakan di tingkat tinggi, tidak layak dilakukan oleh sahabat," tuntasnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, ada dugaan skandal operasi spionase Amerika Serikat, meluas hingga ke Asia, termasuk Indonesia. AS diduga melakukan penyadapan dengan menggunakan alat yang terpasang di Kedutaan Besar AS, di Jakarta.
Hal itu terungkap dari bocoran dokumen milik bekas kontraktor National Security Agency (NSA), Edward Snowden. Mengutip laporan media Australia, smh.com.au, dari bocoran Snowden terungkap, fasilitas penyadapan AS sebanyak 90 titik yang tersebar di seluruh dunia.
Untuk wilayah, Asia Tenggara, berbagai alat penyadapan AS diduga terpasang di Kedutaan Besar di Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Phnom Penh dan Yangon. Pada 13 Agustus 2010, sebuah peta tidak menunjukkan fasilitas penyadapan itu terpasang di Australia, Selandia Baru, Inggris, Jepang dan Singapura, yang semuanya diketahui sebagai sekutu terdekat AS.
Baca berita:
Soal penyadapan, Pemerintah Indonesia bisa usir Diplomat AS
Ia pun meminta agar pemerintah Indonesia bisa mendesak kedua negara tersebut untuk memberikan penjelasan terkait kabar tersebut.
"Memang itu perlu ada klarifikasi, mereka ngaku bersahabat dengan kita, penyadapan tidak layak dilakukan oleh negara yang bersahabat," tegasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2013).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga menyampaikan kalau dirinya terus mengikuti perkembangan mengenai kabar penyadapan tersebut.
Ia juga meminta agar kabar itu bisa dibicarakan di forum tingkat internasional. Pasalnya, tak hanya Indonesia saja yang disebutkan telah disadap.
"Saya ikutilah, Jerman juga disadap, ini harus dibicarakan di tingkat tinggi, tidak layak dilakukan oleh sahabat," tuntasnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, ada dugaan skandal operasi spionase Amerika Serikat, meluas hingga ke Asia, termasuk Indonesia. AS diduga melakukan penyadapan dengan menggunakan alat yang terpasang di Kedutaan Besar AS, di Jakarta.
Hal itu terungkap dari bocoran dokumen milik bekas kontraktor National Security Agency (NSA), Edward Snowden. Mengutip laporan media Australia, smh.com.au, dari bocoran Snowden terungkap, fasilitas penyadapan AS sebanyak 90 titik yang tersebar di seluruh dunia.
Untuk wilayah, Asia Tenggara, berbagai alat penyadapan AS diduga terpasang di Kedutaan Besar di Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Phnom Penh dan Yangon. Pada 13 Agustus 2010, sebuah peta tidak menunjukkan fasilitas penyadapan itu terpasang di Australia, Selandia Baru, Inggris, Jepang dan Singapura, yang semuanya diketahui sebagai sekutu terdekat AS.
Baca berita:
Soal penyadapan, Pemerintah Indonesia bisa usir Diplomat AS
(kri)
