Pantau dana bansos perlu rombak aturan
Rabu, 06 November 2013 - 00:07 WIB
Pantau dana bansos perlu rombak aturan
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat sosiologi Universitas Gajah Mada (UGM) Arie Sujito mengatakan, pemanfaatan dana bantuan sosial (bansos), bukan dikarenakan Peraturan Pemerintah (PP) yang lemah.
Namun, lebih kepada skema pembangunan yang memberikan ruang distorsi. Untuk itu, diperlukan peran masyarakat dalam melakukan kontrol.
"Peluang para politisi dan pemerintah sangat tidak terkendali dan hanya masyarakat yang mampu mengontrol," kata dia kepada KORAN SINDO, Selasa 5 November 2013.
Menurut Arie, saat ini tidak cukup dilakukan pengawasan internal saja, namun diperlukan perombakan sistem perencanaan penganggaran yang harus ditata dan dikelola ulang dengan baik dan transparan.
Menurutnya, maka diperlukan perbaikan Undang-Undang (UU) Perimbangan Pusat dan UU Otonomi Daerah (Otda). "Perlu ada perombakan dan penataan ulang kembali untuk mencegah penyalagunaan bansos, terlebih menjelang pemilu," ucapnya.
Jika dilihat, lanjut dia, akuntabilitas kementerian harus diperketat tanggung jawabnya. Dalam pengertian kontrol pelaksanaan bansos juga harus dalam pengawasan masyarakat.
Dia menjelaskan, untuk itu dalam jangka pendek, selain perombakan payung hukum, namun juga penerapan UU Pemilihan Umum (Pemilu), juga harus diperketat. "Jangan sampai diberikan ruang pemanfaatan untuk pemilu untuk dana bansos," tegasnya.
Berita terkait:
Perlu aturan khusus atur dana bansos.
Namun, lebih kepada skema pembangunan yang memberikan ruang distorsi. Untuk itu, diperlukan peran masyarakat dalam melakukan kontrol.
"Peluang para politisi dan pemerintah sangat tidak terkendali dan hanya masyarakat yang mampu mengontrol," kata dia kepada KORAN SINDO, Selasa 5 November 2013.
Menurut Arie, saat ini tidak cukup dilakukan pengawasan internal saja, namun diperlukan perombakan sistem perencanaan penganggaran yang harus ditata dan dikelola ulang dengan baik dan transparan.
Menurutnya, maka diperlukan perbaikan Undang-Undang (UU) Perimbangan Pusat dan UU Otonomi Daerah (Otda). "Perlu ada perombakan dan penataan ulang kembali untuk mencegah penyalagunaan bansos, terlebih menjelang pemilu," ucapnya.
Jika dilihat, lanjut dia, akuntabilitas kementerian harus diperketat tanggung jawabnya. Dalam pengertian kontrol pelaksanaan bansos juga harus dalam pengawasan masyarakat.
Dia menjelaskan, untuk itu dalam jangka pendek, selain perombakan payung hukum, namun juga penerapan UU Pemilihan Umum (Pemilu), juga harus diperketat. "Jangan sampai diberikan ruang pemanfaatan untuk pemilu untuk dana bansos," tegasnya.
Berita terkait:
Perlu aturan khusus atur dana bansos.
(maf)
