Hanura nilai penetapan DPT bisa ditunda
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Didi Apriadi menilai, peluang Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih mungkin ditunda.
Namun, menurutnya, baik partai politik (parpol), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau pemangku kepentingan lainnya, agar melihat DPT lebih kearah subtansi masalah, bukan masalah jadwal penetapan DPT.
"Kalau DPT sudah selesai, tidak ada masalah dan ya memang sudah harus diselesaikan. Tapi kalau ada masalah, jangan sampai karena satu minggu korbankan lima tahun," kata Didi, di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2013).
Namun begitu, pihaknya masih akan melihat hasil perbaikan dan pemutakhiran data pemilih bermasalah yang dilakukan KPU, saat disampaikan dalam rapat rekapitulasi secara nasional.
Selanjutnya, dikatakan Didi, ada beberapa faktor kenapa DPT sempat ditunda. Menurutnya, faktor yang mempengaruhi itu antara lain, soal koordinasi, lemahnya pencatatan di dinas pendudukan dan catatan sipil, pengawasan Bawaslu yang lemah serta faktor politis.
"Mengenai ada dugaan itu wajar-wajar saja, tapi saya masih beranggapan sama ingin mengamankan pemilu (pemilihan umum)," ujar Didi.
Berita terkait:
Ini permasalahan DPT versi KPU.
Namun, menurutnya, baik partai politik (parpol), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau pemangku kepentingan lainnya, agar melihat DPT lebih kearah subtansi masalah, bukan masalah jadwal penetapan DPT.
"Kalau DPT sudah selesai, tidak ada masalah dan ya memang sudah harus diselesaikan. Tapi kalau ada masalah, jangan sampai karena satu minggu korbankan lima tahun," kata Didi, di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2013).
Namun begitu, pihaknya masih akan melihat hasil perbaikan dan pemutakhiran data pemilih bermasalah yang dilakukan KPU, saat disampaikan dalam rapat rekapitulasi secara nasional.
Selanjutnya, dikatakan Didi, ada beberapa faktor kenapa DPT sempat ditunda. Menurutnya, faktor yang mempengaruhi itu antara lain, soal koordinasi, lemahnya pencatatan di dinas pendudukan dan catatan sipil, pengawasan Bawaslu yang lemah serta faktor politis.
"Mengenai ada dugaan itu wajar-wajar saja, tapi saya masih beranggapan sama ingin mengamankan pemilu (pemilihan umum)," ujar Didi.
Berita terkait:
Ini permasalahan DPT versi KPU.
(maf)