SBY didesak terbitkan perppu penyadapan

Sabtu, 02 November 2013 - 16:07 WIB
SBY didesak terbitkan...
SBY didesak terbitkan perppu penyadapan
A A A
Sindonews.com - Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjend) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang penyadapan.

Fahri mengatakan, Kewenangan penyadapan yang tersebar dalam begitu banyak UU seperti UU Telekomunikasi No 36/1999, UU KPK No 30/2002, UU Terorisme No 13/2003, UU ITE No 11/2008, Narkotika No 35/2009, dan UU Intelijen No 17/2011.

"Yang menyebabkan adanya kepastian hukum dan pengendalian penyadapan yang tidak saja dapat merugikan kebebasan sipil tetapi juga keamanan nasional," kata Fahri melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Sabtu (2/11/2013).

Bahkan dia menduga dengan teknologi telpon seluler yang makin nirkabel, saat ini telah terjadi skandal besar pembocoran rahasia pribadi dan rahasia negara ke pihak lain. Maka, hal ini tidak boleh terjadi.

Dia menyebut, yang melatar belakangi cicak vs buaya pada masa lalu bersumber dari pembandingan kapasitas alat sadap. Menurutnya, sinyalemen edward snowden yang menggemparkan dunia ini harus disikapi dengan darurat penyadapan.

"Presiden harus mengeluarkan Perpu terutama untuk memantau aktivitas intelijen asing yang mengancam kedaulatan nasional,"tukasnya.

BIN tindaklanjuti info soal penyadapan AS
(lal)
Berita Terkait
RUU Penyadapan Diusulkan...
RUU Penyadapan Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
KY Usulkan Penyadapan...
KY Usulkan Penyadapan Mandiri untuk Mengawasi Kinerja Hakim
Gagas Usulan RUU Penyadapan,...
Gagas Usulan RUU Penyadapan, Komisi III: Harus Berbasis HAM
Macron Minta Penjelasan...
Macron Minta Penjelasan PM Israel Soal Spyware Pegasus
1.460 Penyadapan Dilakukan...
1.460 Penyadapan Dilakukan KPK Sepanjang Tahun 2022
KPK Ungkap Ada Sosok...
KPK Ungkap Ada Sosok yang Disadap pada Kasus Harun Masiku
Berita Terkini
Tok! DPR Sahkan RUU...
Tok! DPR Sahkan RUU PFII Jadi Undang-Undang
KPK Masih Periksa 8...
KPK Masih Periksa 8 Orang Terkait OTT Lombok Barat: Bupati, Kepala Dinas, hingga Sopir
KPK Sebut OTT Bupati...
KPK Sebut OTT Bupati Lombok Barat Naik ke Tahap Penyidikan
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Evaluasi Program MBG,...
Evaluasi Program MBG, BGN Cek Ulang Validitas 63 Juta Penerima Manfaat-Insentif SPPG
Heboh Kipas Angin Rp1,8...
Heboh Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes, KPK Ingatkan Pengadaan Barang Titik Rawan Korupsi
Infografis
Pentagon Didesak Kirim...
Pentagon Didesak Kirim Drone Grey Eagle ke Ukraina
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved