Tangsel, pintu masuk ungkap monopoli proyek Banten
Jum'at, 25 Oktober 2013 - 12:41 WIB
Tangsel, pintu masuk ungkap monopoli proyek Banten
A
A
A
Sindonews.com - Tangerang Public Transparency Watch (Truth) mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penyelidikan di Dinas Kesehatan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel).
Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch, Suhendar, mengatakan bahwa langkah KPK yang dilakukan menjadi pintu masuk untuk mengungkap berbagai monopoli proyek yang dilakukan pihak-pihak kuat yang ada di Banten.
"Ini menjadi pintu masuk untuk mengungkap monopoli proyek dan jasa, kami mendukung langkah ini," katanya.
Dikatakan Suhendar, berdasarkan data yang dipegangnya, Dinas Kesehatan Tangsel kerap menjadi temuan BPK RI sejak 2009 sampai 2012 yang menyebabkan kerugian keuangan negara.
Bahkan BPK menurut Suhendar pernah memberikan rekomendasi kepada Pemkot Tangerang Selatan untuk memberikan sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab, salah satunya Kepala Dinas Kesehatan.
Bahkan kata Suhendar data yang didapatnya, pada pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2012 di Tangsel, terdapat 10 pengadaan atau proyek dengan nilai kontrak terbesar, yang 5 diantaranya pemenang pengadaan barang beralamatkan di Serang. "Kami dukung langkah yang dilakukan KPK," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, KPK tiga hari lalu mengambil seluruh berkas SKPD di Pemkot Tangsel, Juru bicara KPK, Johan Budi mengatakan bahwa KPK tengah melakukan pemeriksaan pengadaan Alat kesehatan (Alkes) di Tangsel.
Baca juga berita: Dugaan korupsi alkes, Airin siap ikuti proses hukum
Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch, Suhendar, mengatakan bahwa langkah KPK yang dilakukan menjadi pintu masuk untuk mengungkap berbagai monopoli proyek yang dilakukan pihak-pihak kuat yang ada di Banten.
"Ini menjadi pintu masuk untuk mengungkap monopoli proyek dan jasa, kami mendukung langkah ini," katanya.
Dikatakan Suhendar, berdasarkan data yang dipegangnya, Dinas Kesehatan Tangsel kerap menjadi temuan BPK RI sejak 2009 sampai 2012 yang menyebabkan kerugian keuangan negara.
Bahkan BPK menurut Suhendar pernah memberikan rekomendasi kepada Pemkot Tangerang Selatan untuk memberikan sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab, salah satunya Kepala Dinas Kesehatan.
Bahkan kata Suhendar data yang didapatnya, pada pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2012 di Tangsel, terdapat 10 pengadaan atau proyek dengan nilai kontrak terbesar, yang 5 diantaranya pemenang pengadaan barang beralamatkan di Serang. "Kami dukung langkah yang dilakukan KPK," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, KPK tiga hari lalu mengambil seluruh berkas SKPD di Pemkot Tangsel, Juru bicara KPK, Johan Budi mengatakan bahwa KPK tengah melakukan pemeriksaan pengadaan Alat kesehatan (Alkes) di Tangsel.
Baca juga berita: Dugaan korupsi alkes, Airin siap ikuti proses hukum
(lal)
