BKSAP minta Deklarasi Medan miliki kode etik

Sindonews.com - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Surahman Hidayat mengusulkan, dalam tindak lanjut Deklarasi Medan agar mempunyai kode etik khusus anggota dewan untuk memerangi korupsi.

Dia mengatakan, memang ada UNCA namun masih terlalu normatif. "Kami harus lebih aplikatif sesuai situasi dan kondisi. Selama ini kan pengalaman empat tahun ini, ada banyak ranjau-ranjau," katanya, Kamis (24/10/2013).

"Ke depan menjadi pembelajaran berarti. Tidak boleh ranjau itu menjebak lagi. Dia setuju, akan ada semacam workshop untuk masalah kode etik," sambungnya.

Ditanyakan poin-poin kode etik tersebut, Surahman Hidayat mengatakan lebih bagaimana memelihara moral legitimasi, sebagai anggota parlemen untuk mempunyai tanggung jawab moral, bukan hanya mewakili tetapi juga menjadi contoh.

"Ini seperti aturan-aturan alternatif DPR. Paling larinya ke BK yang hanya memberikan teguran. Bahkan ada yang tegas, misalnya ditegor atau diberhentikan," tegasnya.

Dia yakin bahwa idenya ini akan disetujui oleh fraksi-fraksi di DPR. Bahkan dia yakin fraksi-fraksi tersebut, akan bersemangat untuk hal ini.

"Tidak ada fraksi yang tidak ingin mendapat tempat di hati rakyat," katanya.

Baca juga demokrasi di Indonesia ternyata mahal.