KPU contoh pengadaan logistik Pemilu 2009
Kamis, 17 Oktober 2013 - 13:44 WIB
KPU contoh pengadaan logistik Pemilu 2009
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik masih tetap menggunakan contoh sistem pengadaan barang dan jasa atau logistik yang diterapkan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009.
Menurutnya, pengadaan logistik pada Pemilu 2009 terbilang tepat sasaran. Pasalnya, ia menilai proses penyaluran logistik saat itu tak terjadi indikasi penyimpangan yang mengarah pada tindakan pidana.
"Saya kira pengadaan barang dan jasa tahun 2009 itu relatif lebih baik," kata Husni, di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2013).
Menurutnya, KPU sekarang masih memakai sistem pengadaan logistik Pemilu 2009 sebagai acuan. Husni menegaskan, tak terjadi perbedaan secara signifikan proses penyaluran logistik KPU 2009 dengan sekarang.
Hanya saja, kata Husni, mekanisme pengadaan logistik tetap mengandalkan partisipasi publik dan pengawasan untuk mencapai target yang berbeda dari pemilu sebelumnya. "Tinggal sekarang kita meningkatkannya, bagaimana supaya mencapai target yang sudah ditentukan itu, bisa dilakukan dengan partisipasi publik dan secara transparan," ujarnya.
Dikatakan Husni, sekalipun Pemilu 2009 sering dikritik lantaran terjadi banyak pelanggaran. Tetapi, proses pengadaan barang dan jasa tak bisa menjadi indikator utama untuk disalahkan.
Pasalnya, kesalahan pada Pemilu 2009 terjadi pada manipulasi data yang dilakukan penyelenggara dan petugas pemilu. "Pengadaan barang dan jasa saat 2009 itu tidak ada masalah. Penyelewengan kan tidak semua dari situ," ungkapnya.
Baca berita terkait, KPU siapkan Rp2,9 T untuk logistik pemilu.
Menurutnya, pengadaan logistik pada Pemilu 2009 terbilang tepat sasaran. Pasalnya, ia menilai proses penyaluran logistik saat itu tak terjadi indikasi penyimpangan yang mengarah pada tindakan pidana.
"Saya kira pengadaan barang dan jasa tahun 2009 itu relatif lebih baik," kata Husni, di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2013).
Menurutnya, KPU sekarang masih memakai sistem pengadaan logistik Pemilu 2009 sebagai acuan. Husni menegaskan, tak terjadi perbedaan secara signifikan proses penyaluran logistik KPU 2009 dengan sekarang.
Hanya saja, kata Husni, mekanisme pengadaan logistik tetap mengandalkan partisipasi publik dan pengawasan untuk mencapai target yang berbeda dari pemilu sebelumnya. "Tinggal sekarang kita meningkatkannya, bagaimana supaya mencapai target yang sudah ditentukan itu, bisa dilakukan dengan partisipasi publik dan secara transparan," ujarnya.
Dikatakan Husni, sekalipun Pemilu 2009 sering dikritik lantaran terjadi banyak pelanggaran. Tetapi, proses pengadaan barang dan jasa tak bisa menjadi indikator utama untuk disalahkan.
Pasalnya, kesalahan pada Pemilu 2009 terjadi pada manipulasi data yang dilakukan penyelenggara dan petugas pemilu. "Pengadaan barang dan jasa saat 2009 itu tidak ada masalah. Penyelewengan kan tidak semua dari situ," ungkapnya.
Baca berita terkait, KPU siapkan Rp2,9 T untuk logistik pemilu.
(maf)
