PDIP berharap SBY sajikan pemilu jurdil
Rabu, 16 Oktober 2013 - 17:52 WIB
PDIP berharap SBY sajikan pemilu jurdil
A
A
A
Sindonews.com - PDIP mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil (jurdil) pada 2014 mendatang. Hal ini lantaran masih berantakannya persiapan pemilu.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Tjahjo Kumolo, penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang diselenggarakan KPU hanya mengejar jadwal. Dia menyatakan, penetapan DPT belum menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih dalam Pemilu 2014 mendatang.
"Proyek e-KTP yang menghabiskan anggaran rakyat sebesar Rp5,8 triliun pun praktis tidak memberikan perubahan fundamental terhadap terwujudnya pemilu jurdil," ungkap Tjahjo di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (16/10/2013).
Dia meminta, pemerintah SBY seharusnya meletakkan seluruh penyelenggaraan Pemilu 2014 sebagai prestasi demokrasi dalam transisi kepemimpinan tahun 2014 mendatang.
"Dengan terulangnya masalah DPT tersebut, maka proses transisi kepemimpinan tahun 2014 semakin kritis dan mengandung resiko politik yang besar," tegasnya.
Tjahjo juga meminta, KPU harus benar-benar menindaklanjuti temuan Bawaslu terkait DPT yang bermasalah. Sehingga DPT, dinyatakan bersih dari berbagai bentuk manipulasi sebagaimana terjadi pada tahun 2009.
Selain itu, dia juga mengkhawatirkan adanya kerja sama KPU dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Sebab, itu sama artinya dengan melibatkan intelijen untuk proses penyelenggaraan pemilu yang jauh dari prinsip jurdil.
"Legalisasi Lemsaneg sebagai bentuk campur tangan intelijen negara harus diakhiri, MoU batal demi tegaknya demokrasi yang jurdil," pungkasnya.
Baca berita:
PDIP curigai partai penguasa di balik KPU-Lemsaneg
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Tjahjo Kumolo, penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang diselenggarakan KPU hanya mengejar jadwal. Dia menyatakan, penetapan DPT belum menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih dalam Pemilu 2014 mendatang.
"Proyek e-KTP yang menghabiskan anggaran rakyat sebesar Rp5,8 triliun pun praktis tidak memberikan perubahan fundamental terhadap terwujudnya pemilu jurdil," ungkap Tjahjo di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (16/10/2013).
Dia meminta, pemerintah SBY seharusnya meletakkan seluruh penyelenggaraan Pemilu 2014 sebagai prestasi demokrasi dalam transisi kepemimpinan tahun 2014 mendatang.
"Dengan terulangnya masalah DPT tersebut, maka proses transisi kepemimpinan tahun 2014 semakin kritis dan mengandung resiko politik yang besar," tegasnya.
Tjahjo juga meminta, KPU harus benar-benar menindaklanjuti temuan Bawaslu terkait DPT yang bermasalah. Sehingga DPT, dinyatakan bersih dari berbagai bentuk manipulasi sebagaimana terjadi pada tahun 2009.
Selain itu, dia juga mengkhawatirkan adanya kerja sama KPU dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Sebab, itu sama artinya dengan melibatkan intelijen untuk proses penyelenggaraan pemilu yang jauh dari prinsip jurdil.
"Legalisasi Lemsaneg sebagai bentuk campur tangan intelijen negara harus diakhiri, MoU batal demi tegaknya demokrasi yang jurdil," pungkasnya.
Baca berita:
PDIP curigai partai penguasa di balik KPU-Lemsaneg
(kri)
