Bila tak diminta, Golkar tak akan bantu Atut

Sindonews.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengatakan kalau partainya tidak akan memberikan bantuan hukum untuk Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah bila yang bersangkutan tidak memintanya.

Saat ini, Atut telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buntut dari penangkapan adik kandungnya Tubagus Chaeri Wardana (TCW) terkait dugaan suap Pemilukada Lebak, Banten.

"Partai Golkar tidak akan memberikan pembela atau bantuan hukum, kecuali yang bersangkutan yang meminta. Ini sikap standar Partai Golkar, ketika menghadapi di mana beberapa kadernya tersangkut korupsi," kata Hajriyanto, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2013).

Hajriyanto juga menyampaikan sampai saat ini partai berlambang pohon Beringin ini belum menentukan sikap terhadap Atut. "Masih terlalu dini, ini kan baru dicegah," tegasnya.

Wakil Ketua MPR ini pun menegaskan tak akan menghalang-halangi KPK dalam memberantas dugaan korupsi yang menimpa kadernya.

"DPP seperti biasa itu menghormati dan menghargai proses yang berlangsung di KPK dan Partai Golkar tidak akan pernah menghambat dan tidak akan pernah menghalang-halangi proses hukum dilakukan KPK," tuntasnya.

Baca juga berita Bukan keluarga Atut, 2 calon Golkar kalah di Banten.