Partai Golkar Mendukung Pembentukan Mahkamah Etik Nasional
Sabtu, 20 Mei 2023 - 20:16 WIB
loading...
Dewan Etik Partai Golkar menggelar penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Jimly Asshiddiqie, Senin (15/5/2023) lalu. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mendukung pembentukan Mahkamah Etik Nasional yang menjadi pedoman bagi politikus dan partai politik (parpol). Dewan Etik Partai Golkar menggelar penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Jimly Asshiddiqie, Senin (15/5/2023) lalu.
Ketua Dewan Etik DPP Partai Golkar Mohammad Hatta telah mendengar masukan dan ide dari Jimly mengenai adanya kode etik berperilaku bagi politikus dan parpol. Partai berlambang pohon beringin itu sepakat dengan ide dan masukan Jimly dan mendukung pembentukan Mahkamah Etik Nasional.
“Kami telah mendengar masukan-masukan untuk memerkaya Mahkamah Etik, sepakat untuk turut bersama-sama kawan-kawan partai politik lain, Insyaallah, kami akan membentuk Mahkamah Etik Nasional,” kata Hatta dalam keterangannya, Sabtu (20/5/2023).
Baca juga: Dedi Mulyadi Masuk Daftar Caleg Partai Golkar dan Gerindra
Dengan penandatanganan MoU tersebut, Golkar dan Jimly bersepakat untuk segera digelar Konvensi Nasional Etik. Konvensi ini didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, dan TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. “Tujuannya agar segera terwujud Mahkamah Etik Nasional,” kata Hatta.
Sementara itu, Jimly mengaku berterima kasih pada Partai Golkar yang terbuka dan menerima ide baru dalam rangka penataan sistem kebangsaan dan kenegaraan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini mengatakan, setelah 25 tahun reformasi, harus ada evaluasi dan perbaikan dalam sistem kenegaraan Indonesia.
“Sesudah 25 tahun kita reformasi banyak hal yang harus kita evaluasi ulang, termasuk yang harus kita perbaiki dan hal-hal baru yang harus kita adakan,” kata Jimly usai menerima Nota Kesepahaman dari Dewan Etik DPP Partai Golkar.
Ketua Dewan Etik DPP Partai Golkar Mohammad Hatta telah mendengar masukan dan ide dari Jimly mengenai adanya kode etik berperilaku bagi politikus dan parpol. Partai berlambang pohon beringin itu sepakat dengan ide dan masukan Jimly dan mendukung pembentukan Mahkamah Etik Nasional.
“Kami telah mendengar masukan-masukan untuk memerkaya Mahkamah Etik, sepakat untuk turut bersama-sama kawan-kawan partai politik lain, Insyaallah, kami akan membentuk Mahkamah Etik Nasional,” kata Hatta dalam keterangannya, Sabtu (20/5/2023).
Baca juga: Dedi Mulyadi Masuk Daftar Caleg Partai Golkar dan Gerindra
Dengan penandatanganan MoU tersebut, Golkar dan Jimly bersepakat untuk segera digelar Konvensi Nasional Etik. Konvensi ini didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, dan TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. “Tujuannya agar segera terwujud Mahkamah Etik Nasional,” kata Hatta.
Sementara itu, Jimly mengaku berterima kasih pada Partai Golkar yang terbuka dan menerima ide baru dalam rangka penataan sistem kebangsaan dan kenegaraan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini mengatakan, setelah 25 tahun reformasi, harus ada evaluasi dan perbaikan dalam sistem kenegaraan Indonesia.
“Sesudah 25 tahun kita reformasi banyak hal yang harus kita evaluasi ulang, termasuk yang harus kita perbaiki dan hal-hal baru yang harus kita adakan,” kata Jimly usai menerima Nota Kesepahaman dari Dewan Etik DPP Partai Golkar.
Lihat Juga :
