SBY ingin 'adu domba' petinggi negara
Senin, 07 Oktober 2013 - 10:48 WIB
SBY ingin 'adu domba' petinggi negara
A
A
A
Sindonews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengaku kecewa tak diundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam rapat ketua lembaga negara membahas penangkapan Ketua MK Akil Mochtar, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mengomentari hal itu, Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai, sikap Presiden SBY yang tak mengundang MK dapat diartikan bentuk "adu domba" antar petinggi negara.
"Saya bilang ada upaya adu domba antar petinggi negara, karena MK tidak diundang," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2013).
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, kalau memang pemerintah ingin menyelesaikan perkara di MK akibat masalah Akil, semestinya kepala negara ikut mengundang mereka dalam pertemuan tersebut. "Harusnya kalau mau menyelesaikan yah diundang," tuntasnya.
Seperti diketahui, Ketua MK Akil Mochtar ditangkap oleh KPK di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra III, No 7, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu 2 Oktober 2013 lalu.
Akil ditangkap atas dugaan penerimaan suap sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan nilai suap sekira Rp2-Rp3 miliar dalam bentuk mata uang dolar Singapura.
Bersama Akil, juga ditangkap berinisial CHN diduga Chairun nisa yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Golkar, kemudian HB yang diduga Hambit Bintih Bupati Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan CN (Cornelius Nalau) yang berprofesi pengusaha, mereka pun telah ditetapkan sebagai tersangka.
Klik di sini untuk beirta terkait.
Mengomentari hal itu, Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai, sikap Presiden SBY yang tak mengundang MK dapat diartikan bentuk "adu domba" antar petinggi negara.
"Saya bilang ada upaya adu domba antar petinggi negara, karena MK tidak diundang," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2013).
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, kalau memang pemerintah ingin menyelesaikan perkara di MK akibat masalah Akil, semestinya kepala negara ikut mengundang mereka dalam pertemuan tersebut. "Harusnya kalau mau menyelesaikan yah diundang," tuntasnya.
Seperti diketahui, Ketua MK Akil Mochtar ditangkap oleh KPK di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra III, No 7, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu 2 Oktober 2013 lalu.
Akil ditangkap atas dugaan penerimaan suap sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan nilai suap sekira Rp2-Rp3 miliar dalam bentuk mata uang dolar Singapura.
Bersama Akil, juga ditangkap berinisial CHN diduga Chairun nisa yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Golkar, kemudian HB yang diduga Hambit Bintih Bupati Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan CN (Cornelius Nalau) yang berprofesi pengusaha, mereka pun telah ditetapkan sebagai tersangka.
Klik di sini untuk beirta terkait.
(stb)
