Wiranto sebut PT untuk pilpres tak adil
Rabu, 02 Oktober 2013 - 12:26 WIB
Wiranto sebut PT untuk pilpres tak adil
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Wiranto meminta seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura, memperjuangkan syarat pencalonan presiden (capres) cukup lolos parlementary threshold.
Menurutnya, pemberlakuan persentase ambang batas presiden atau presidential threshold akan membuat pemilu presiden (pilpres) tak adil, karena capres yang semula menjadi pilihan rakyat tak bisa bertarung lantaran tak lolos presidential threshold (PT).
"Kalau ada pemikiran baru saya khawatir akan mengebiri hak-hak rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang baru, yang change leader (pemimpin yang bawa perubahan)," kata Wiranto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2013).
"Kalau sudah dibatasi undang-undang atau ditinggikan, akan membatasi dan ini tidak adil bagi saya, tidak adil. Karena itu saya selalu katakan Partai Hanura perjuangkan (presidential threshold)," sambungnya.
Menurutnya, di era persaingan global maka diperlukan banyak pemimpin berkompeten yang diajukan untuk menjadi capres. Kendati demikian, kata dia, andai akhirnya presidential threshold tetap dimasukkan dalam Undang-Undang (UU) Pilpres untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, ia pun tak mempersoalkan.
"Yah enggak apa-apa, ini bukan soal kalah menang tetapi berpikir rasional bahwa negeri kita semakin ke depan akan menghadapi persaingan semakin ketat," ucapnya.
"Artinya apa, persaingan global semakin ketat. Karenanya, dibutuhkan pemimpin yang tahu masalah dan berani ambil keputusan yang berani dengan perhitungan yang matang, karena itu dibutuhkan pemimpin yang punya pengalaman, knowledge (pengetahuan)," tuntasnya.
Sebelumnya, persaingan politik di Pilpres 2014 ketat.
Menurutnya, pemberlakuan persentase ambang batas presiden atau presidential threshold akan membuat pemilu presiden (pilpres) tak adil, karena capres yang semula menjadi pilihan rakyat tak bisa bertarung lantaran tak lolos presidential threshold (PT).
"Kalau ada pemikiran baru saya khawatir akan mengebiri hak-hak rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang baru, yang change leader (pemimpin yang bawa perubahan)," kata Wiranto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2013).
"Kalau sudah dibatasi undang-undang atau ditinggikan, akan membatasi dan ini tidak adil bagi saya, tidak adil. Karena itu saya selalu katakan Partai Hanura perjuangkan (presidential threshold)," sambungnya.
Menurutnya, di era persaingan global maka diperlukan banyak pemimpin berkompeten yang diajukan untuk menjadi capres. Kendati demikian, kata dia, andai akhirnya presidential threshold tetap dimasukkan dalam Undang-Undang (UU) Pilpres untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, ia pun tak mempersoalkan.
"Yah enggak apa-apa, ini bukan soal kalah menang tetapi berpikir rasional bahwa negeri kita semakin ke depan akan menghadapi persaingan semakin ketat," ucapnya.
"Artinya apa, persaingan global semakin ketat. Karenanya, dibutuhkan pemimpin yang tahu masalah dan berani ambil keputusan yang berani dengan perhitungan yang matang, karena itu dibutuhkan pemimpin yang punya pengalaman, knowledge (pengetahuan)," tuntasnya.
Sebelumnya, persaingan politik di Pilpres 2014 ketat.
(maf)
