KPU desak pemda tentukan zona alat peraga kampanye

Senin, 30 September 2013 - 13:40 WIB
KPU desak pemda tentukan...
KPU desak pemda tentukan zona alat peraga kampanye
A A A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap, KPU daerah dan pemerintah daerah (pemda) sudah menentukan zona penempatan alat peraga kampanye partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg).

"Mudah-mudahkan di kabupaten kota sudah melakukan," kata Ferry di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2013).

Kendati demikian, Ferry mengaku belum mendapatkan informasi daerah mana saja yang belum menentukan zona. "Saya belum dapat info yang belum menentukan, kita harapkan," imbunya.

Lebih jauh dia menjelaskan, penentuan zona alat peraga kampanye menjadi domain KPU daerah dan pemda setempat. Menurutnya, jika sudah ditentukan maka diinformasikan ke KPU.

"Iya, yang punya domain itu kan kabupaten kota, kita berharap sudah menetukan zonasi, nah nanti di informasikan ke kami," tukasnya.

Sperti diketahui, KPU melakukan perubahan atas Peraturan KPU (PKPU) No 1 tahun 2013 mengenai Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Salah satu revisinya ialah memasukkan pembatasan alat peraga kampanye dan pengaturan penempatan alat peraga kampanye.

Baca juga berita Jelang zonasi kampanye, alat peraga caleg belum tertib.
(lal)
Berita Terkait
Pemerintah Belum Tuntaskan...
Pemerintah Belum Tuntaskan Hak 2.747 Penyelenggara Pemilu 2014
Kebocoran Data Pemilih...
Kebocoran Data Pemilih Pemilu 2014, Ini Kata KPU DIY
Capaian Partai Gerindra...
Capaian Partai Gerindra di Pemilu 2009, 2014, dan 2019
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Bayar Uang Penghargaan Penyelenggara Pemilu 2014
Peretas Diduga Bobol...
Peretas Diduga Bobol Data Pemilih Pemilu 2014 Melalui KPU
Data Pemilih Pemilu...
Data Pemilih Pemilu 2014 Diduga Dibobol, Termasuk DPT Bantul
Berita Terkini
Prabowo Kenang Hari...
Prabowo Kenang Hari Lahir Soekarno Lewat Potret Sang Proklamator
Kasus Dadan Cs, Saut...
Kasus Dadan Cs, Saut Situmorang: Semua hingga Eselon Terkecil Harus Bertanggung Jawab
Pigai Usul Jabatan Utama...
Pigai Usul Jabatan Utama Polri Bisa Diisi Sipil, Sahroni: Urusin HAM Saja
Revisi UU Polri: Batas...
Revisi UU Polri: Batas Usia dan Syarat Anggota Kompolnas Diusulkan Lebih Fleksibel
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Infografis
Mahkamah Konstitusi:...
Mahkamah Konstitusi: Foto Kampanye Tidak Boleh Dipoles Pakai AI
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved