Mahfud MD sebut kontestasi capres syarat politik uang
Minggu, 29 September 2013 - 17:33 WIB
Mahfud MD sebut kontestasi capres syarat politik uang
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai untuk ikut dalam percaturan politik di negeri ini harus pakai uang. Hal itulah yang membuat banyak politikus merasa tersandera oleh kasus-kasus mereka sendiri.
"Dan ini sekarang sudah meluas dimana-mana, orang berpikir enggak punya uang kok mau berkontestasi politik. Di negeri ini hampir tak ada yang tak pakai uang. Sekarang sudah sangat mengerikan. Kecurangan di dalam demokrasi menggelinding, misalnya saya mau ikut pemilihan, mau bersih susah juga. Semua saling bayar," ungkapnya saat pelantikan KAHMI di Aula Balai Kota Depok, Minggu (29/09/2013).
Mahfud menambahkan jika seorang pejabat tertangkap korupsi, bukan karena penegakan hukum berjalan tetapi karena sedang apes. "Ketika si A ditangkap, itu karena apes bukan karena penegakan hukum. Karena apes, backing tak ada jadi dikorbankan. Jangan heran setingkat menteri baru kali ini saja dijadikan tersangka," tuturnya.
Mahfud juga mengungkapkan saat ada fit and proper test di DPR, akan terjadi banyak transaksi. Bahkan hal itu terjadi saat masa pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era Antasari Azhar.
"Saat mau pemilihan ketua KPK, di zaman Pak Antasari Azhar, saya saat itu tentukan 4 orang. Tiba-tiba satu dari 4 itu mengirim orang kepada saya. Bilang ini titipan, mohon ini didukung bapak untuk pak X. Saya langsung tegas katakan orang ini jangan dipilih, yang tiga tetap, karena dia antar uang ke saya," ungkapnya.
Mahfud menyebut modus-modus seperti itu terjadi di semua pemilihan pejabat di Indonesia. "Buktinya banyak, itu lihat saja kasus yang sudah dihukum cek pelawat itu karena agar jadi Deputi Senior Gubernur BI. Itulah yang terjadi. Lalu saya berpikir bagaimana cara mengubah ini, pertama harus muncul tirani yang mampu gebuki siapapun yang curang. Cari pemimpin yang tegas, atau bubar negara ini karena pada akhirnya pembangkangan semakin masif," tegasnya.
Baca juga Masyarakat perlu soroti dana Konvensi Capres Demokrat.
"Dan ini sekarang sudah meluas dimana-mana, orang berpikir enggak punya uang kok mau berkontestasi politik. Di negeri ini hampir tak ada yang tak pakai uang. Sekarang sudah sangat mengerikan. Kecurangan di dalam demokrasi menggelinding, misalnya saya mau ikut pemilihan, mau bersih susah juga. Semua saling bayar," ungkapnya saat pelantikan KAHMI di Aula Balai Kota Depok, Minggu (29/09/2013).
Mahfud menambahkan jika seorang pejabat tertangkap korupsi, bukan karena penegakan hukum berjalan tetapi karena sedang apes. "Ketika si A ditangkap, itu karena apes bukan karena penegakan hukum. Karena apes, backing tak ada jadi dikorbankan. Jangan heran setingkat menteri baru kali ini saja dijadikan tersangka," tuturnya.
Mahfud juga mengungkapkan saat ada fit and proper test di DPR, akan terjadi banyak transaksi. Bahkan hal itu terjadi saat masa pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era Antasari Azhar.
"Saat mau pemilihan ketua KPK, di zaman Pak Antasari Azhar, saya saat itu tentukan 4 orang. Tiba-tiba satu dari 4 itu mengirim orang kepada saya. Bilang ini titipan, mohon ini didukung bapak untuk pak X. Saya langsung tegas katakan orang ini jangan dipilih, yang tiga tetap, karena dia antar uang ke saya," ungkapnya.
Mahfud menyebut modus-modus seperti itu terjadi di semua pemilihan pejabat di Indonesia. "Buktinya banyak, itu lihat saja kasus yang sudah dihukum cek pelawat itu karena agar jadi Deputi Senior Gubernur BI. Itulah yang terjadi. Lalu saya berpikir bagaimana cara mengubah ini, pertama harus muncul tirani yang mampu gebuki siapapun yang curang. Cari pemimpin yang tegas, atau bubar negara ini karena pada akhirnya pembangkangan semakin masif," tegasnya.
Baca juga Masyarakat perlu soroti dana Konvensi Capres Demokrat.
(lal)
