Komaruddin: Negara sekuler lebih mampu tekan korupsi
Rabu, 25 September 2013 - 14:11 WIB
Komaruddin: Negara sekuler lebih mampu tekan korupsi
A
A
A
Sindonews.com - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Komaruddin Hidayat berpendapat, negara dengan menganut sistem sekuler lebih mampu mengurangi angka korupsi ketimbang negara dengan kultur religius yang banyak dianut masyarakat Indonesia.
"Kita juga bertanya mengapa masyarakat Indonesia itu religius tapi kok tingkat korupsinya tidak turun-turun. Sementara di negara yang sekuler itu korupsinya lebih berhasil ditekan," kata Komaruddin, usai menjadi pembicara diskusi, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (25/9/2013).
Sekalipun begitu, Komaruddin berharap kepada lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan termasuk KPK, agar lebih bisa diandalkan dalam menjalankan tugasnya.
Menurut dia, komunitas keagamaan di Indonesia juga seharusnya memiliki peran lebih, bukan sekadar sebagai benteng moral dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kata dia, korupsi dilakukan bukan saja bagi partai yang berhaluan sekuler, tetapi partai berbasis agama pun turut serta memperburuk tingkat korupsi di Indonesia.
Komaruddin dalam kesempatan itu juga mengkritik pemilu dengan biaya mahal tapi menghasilkan pemimpin yang kurang berkualitas.
"Mengapa di era reformasi demokrasi ini tidak berhasil menampilkan pemimpin yang qualified, biayanya mahal tapi hasilnya mengecewakan," ujarnya.
Baca juga berita Parpol berbasis agama hanya tonjolkan simbol
"Kita juga bertanya mengapa masyarakat Indonesia itu religius tapi kok tingkat korupsinya tidak turun-turun. Sementara di negara yang sekuler itu korupsinya lebih berhasil ditekan," kata Komaruddin, usai menjadi pembicara diskusi, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (25/9/2013).
Sekalipun begitu, Komaruddin berharap kepada lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan termasuk KPK, agar lebih bisa diandalkan dalam menjalankan tugasnya.
Menurut dia, komunitas keagamaan di Indonesia juga seharusnya memiliki peran lebih, bukan sekadar sebagai benteng moral dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kata dia, korupsi dilakukan bukan saja bagi partai yang berhaluan sekuler, tetapi partai berbasis agama pun turut serta memperburuk tingkat korupsi di Indonesia.
Komaruddin dalam kesempatan itu juga mengkritik pemilu dengan biaya mahal tapi menghasilkan pemimpin yang kurang berkualitas.
"Mengapa di era reformasi demokrasi ini tidak berhasil menampilkan pemimpin yang qualified, biayanya mahal tapi hasilnya mengecewakan," ujarnya.
Baca juga berita Parpol berbasis agama hanya tonjolkan simbol
(kri)
