DPR harus jelaskan terkait masalah DPT
Selasa, 17 September 2013 - 02:02 WIB
DPR harus jelaskan terkait masalah DPT
A
A
A
Sindonews.com - Permasalahan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT), seharusnya bisa dijelaskan oleh DPR kepada publik, apa yang sebenarnya terjadi dari penundaan DPT ini.
Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti. Menurutnya, seharusnya Komisi II DPR tidak sekadar memahami dan kemudian menyetujui penundaan penatapan DPT.
"Komisi II (DPR) harus memperjelas karut marut data pemilih tersebut. Harus memastikan data yang benar antara data yang dimiliki oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) dengan data yang dimiliki oleh Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri)," kata Raya saat dihubungi Wartawan, Senin 16 September 2013.
Menurutnya, hal ini guna menetapkan secara jitu jumlah pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang. Selain itu, Komisi II DPR harus memastikan apakah sistem verifikasi data pemilih yang carut marut ini ada di tangan KPU atau justru berasal dari sumber awalnya yakni Kemendagri.
"Hal ini sekaligus memverifikasi kebenaran penyusunan DAK2 (Data Agregat Kependudukan per Kecamatan) sebagai basis awal untuk menetapkan DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu). Lebih jauh tentang pelaksanaan pendataan penduduk melalui program e-KTP," ungkapnya.
Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti. Menurutnya, seharusnya Komisi II DPR tidak sekadar memahami dan kemudian menyetujui penundaan penatapan DPT.
"Komisi II (DPR) harus memperjelas karut marut data pemilih tersebut. Harus memastikan data yang benar antara data yang dimiliki oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) dengan data yang dimiliki oleh Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri)," kata Raya saat dihubungi Wartawan, Senin 16 September 2013.
Menurutnya, hal ini guna menetapkan secara jitu jumlah pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang. Selain itu, Komisi II DPR harus memastikan apakah sistem verifikasi data pemilih yang carut marut ini ada di tangan KPU atau justru berasal dari sumber awalnya yakni Kemendagri.
"Hal ini sekaligus memverifikasi kebenaran penyusunan DAK2 (Data Agregat Kependudukan per Kecamatan) sebagai basis awal untuk menetapkan DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu). Lebih jauh tentang pelaksanaan pendataan penduduk melalui program e-KTP," ungkapnya.
(maf)
