Dengan beri kompensasi, Belanda hina RI
Dengan beri kompensasi, Belanda hina RI
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Belanda melalui Duta Besar (Dubes) untuk Indonesia, meminta maaf kepada para keluarga korban pembantaian tentara Belanda, di bawah pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling dalam perang Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) (1945-1949).
Selain permintaan maaf, Belanda memberikan kompensasi kepada 10 orang keluarga atau ahli waris korban, sebesar 20.000 euro atau Rp297 juta per korban.
Sejarawan Anhar Gonggong menilai, pemberiaan dana kompensasi itu merupakan suatu penghinaan bagi Indonesia. Karena menurutnya, dengan pemberian kompensasi tersebut, bukan berarti dosa Belanda dimaafkam.
"Bagi saya itu (dana kompensasi) penghinaan terhadap negara dan bangsa, pemerintah hanya tergiur dengan uang," kata Anhar, saat dihubungi Sindonews, Jumat (13/9/2013).
Kemudian Anhar menegaskan, seharusnya permintaan maaf yang disampaikan Pemerintah Belanda, harus jelas. Jangan hanya melalui Duta Besar (Dubes) saja, harus lewat pimpinan atau Presiden Belanda.
"Lalu Belanda dia hanya meminta maaf dan Belanda tidak menjelaskan dalam kerangka apa meminta maaf. Apakah dalam negara jajahan atau negara RI. Itu (permintaan maaf atau kompensasi) ada implikasi kedaulatan rakyat di situ. Yang dibunuh Belanda itu adalah warga Indonesia yang sudah berdaulat, bukan negara yang masih dalam jajahan. Artinya, jika Belanda masih mengakui orang yang masih di bawah jajahannya, itu sama saja bohong," ungkapnya
Sebelumnya, pernyataan permintaan maaf Pemerintah Belanda disampaikan oleh Duta Besar (Dubes) Belanda untuk Indonesia, Tjeerd de Zwaan. "Atas nama Pemerintah Belanda, saya minta maaf atas ekses-ekses tersebut," ujar de Zwaan, seperti dikutip dari AFP.
"Pemerintah Belanda berharap, permintaan maaf ini akan membantu menutup bab sulit bagi mereka yang hidupnya telah terkena dampak secara langsung oleh ekses kekerasan yang terjadi antara 1945 dan 1949," lanjutnya.
Untuk mengetahui berita soal permintaan maaf Belanda tersebut, silakan klik link ini.
Selain permintaan maaf, Belanda memberikan kompensasi kepada 10 orang keluarga atau ahli waris korban, sebesar 20.000 euro atau Rp297 juta per korban.
Sejarawan Anhar Gonggong menilai, pemberiaan dana kompensasi itu merupakan suatu penghinaan bagi Indonesia. Karena menurutnya, dengan pemberian kompensasi tersebut, bukan berarti dosa Belanda dimaafkam.
"Bagi saya itu (dana kompensasi) penghinaan terhadap negara dan bangsa, pemerintah hanya tergiur dengan uang," kata Anhar, saat dihubungi Sindonews, Jumat (13/9/2013).
Kemudian Anhar menegaskan, seharusnya permintaan maaf yang disampaikan Pemerintah Belanda, harus jelas. Jangan hanya melalui Duta Besar (Dubes) saja, harus lewat pimpinan atau Presiden Belanda.
"Lalu Belanda dia hanya meminta maaf dan Belanda tidak menjelaskan dalam kerangka apa meminta maaf. Apakah dalam negara jajahan atau negara RI. Itu (permintaan maaf atau kompensasi) ada implikasi kedaulatan rakyat di situ. Yang dibunuh Belanda itu adalah warga Indonesia yang sudah berdaulat, bukan negara yang masih dalam jajahan. Artinya, jika Belanda masih mengakui orang yang masih di bawah jajahannya, itu sama saja bohong," ungkapnya
Sebelumnya, pernyataan permintaan maaf Pemerintah Belanda disampaikan oleh Duta Besar (Dubes) Belanda untuk Indonesia, Tjeerd de Zwaan. "Atas nama Pemerintah Belanda, saya minta maaf atas ekses-ekses tersebut," ujar de Zwaan, seperti dikutip dari AFP.
"Pemerintah Belanda berharap, permintaan maaf ini akan membantu menutup bab sulit bagi mereka yang hidupnya telah terkena dampak secara langsung oleh ekses kekerasan yang terjadi antara 1945 dan 1949," lanjutnya.
Untuk mengetahui berita soal permintaan maaf Belanda tersebut, silakan klik link ini.
(maf)
Explore More