Pramono tak yakin dengan revisi UU Pilpres
Pramono tak yakin dengan revisi UU Pilpres
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung pesimis akan revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan digunakan dalam Pemilu 2014 mendatang.
"Kalau melihat perkembangan sampai hari ini, jujur harus saya katakan potensial akan digunakan undang-undang yang lama," terangnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2013).
Ia berpendapat sampai hari ini tidak ada pembahasan yang serius dan signifikan untuk lakukan perubahan atas peraturan sebelumnya.
"Saya tidak melihat keinginan yang sungguh-sungguh dan ada dorongan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk melakukan perubahan, lebih banyak statemen di media, dari pada kepada Baleg," imbuhnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berharap agar segera ada keputusan mengenai UU Pilpres yang akan digunakan untuk pesta demokrasi tahun depan.
"Kita ketahui kalau undang-undang itu tidak ada perubahan, makanya undang-undang sebelumnya yang notabene yang masih cukup baik untuk digunakan," terangnya.
Ia juga tak yakin, jika akhirnya UU Pilpres sebelumnya digunakan sebagai langkah untuk mengganjal partai kecil untuk mengajukan calon presiden.
"Ya logikanya pileg demokratis, semua orang punya kesempatan yang sama enggak ada lagi perbedaan fraksi kecil dan fraksi besar, aturan mainnya kan sama," tuntasnya.
"Kalau melihat perkembangan sampai hari ini, jujur harus saya katakan potensial akan digunakan undang-undang yang lama," terangnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2013).
Ia berpendapat sampai hari ini tidak ada pembahasan yang serius dan signifikan untuk lakukan perubahan atas peraturan sebelumnya.
"Saya tidak melihat keinginan yang sungguh-sungguh dan ada dorongan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk melakukan perubahan, lebih banyak statemen di media, dari pada kepada Baleg," imbuhnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berharap agar segera ada keputusan mengenai UU Pilpres yang akan digunakan untuk pesta demokrasi tahun depan.
"Kita ketahui kalau undang-undang itu tidak ada perubahan, makanya undang-undang sebelumnya yang notabene yang masih cukup baik untuk digunakan," terangnya.
Ia juga tak yakin, jika akhirnya UU Pilpres sebelumnya digunakan sebagai langkah untuk mengganjal partai kecil untuk mengajukan calon presiden.
"Ya logikanya pileg demokratis, semua orang punya kesempatan yang sama enggak ada lagi perbedaan fraksi kecil dan fraksi besar, aturan mainnya kan sama," tuntasnya.
(kri)
Explore More