Buru harta koruptor, Indonesia perlu asset recovery center
Buru harta koruptor, Indonesia perlu asset recovery center
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo menilai Indonesia memerlukan adanya badan otonom untuk mengoptimalkan penelusuran aset koruptor dengan dibentuknya asset recovery center sebagai pelaksana teknis dan authority center guna penghimpun data.
Meski memerlukan, namun pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan, banyak pertimbangan yang harus dilaksanakan sebelum membentuk lembaga tersebut. Kata dia, jangan sampai pembentukan asset recovery center yang otonom justru mempreteli atau mereduksi wewenang institusi negara yang sudah ada.
"Indonesia memang memerlukan semacam asset recovery center untuk menelusuri aset koruptor. Tetapi. Kita sebaiknya tidak terburu-buru membentuk badan atau institusi baru yang otonom untuk pekerjaan itu," kata Bamsoet saat dihubungi wartawan, Kamis (5/9/2013).
"Mari kita belajar dari pengalaman dan tantangan yang dihadapi KPK dalam mempertahankan eksistensinya. Kita mencatat bahwa upaya melemahkan KPK tak pernah berhenti sampai sekarang," sambungnya.
Artinya, politikus Partai Golkar ini menjelaskan, sebelum sampai pada wacana asset recovery center yang otonom perlu diperhatikan kapasitas dan kapabilitas institusi negara yang sudah ada serta relevan dengan pekerjaan itu.
"Misalnya Polri dan Kejagung. Saya berpendapat bahwa Polri dan Kejaksaan Agung RI bisa merancang satuan tugas yang berfungsi khusus memburu aset-aset para koruptor, baik di dalam maupun di luar negeri. Persoalannya adalah mau atau tidak kita mengoptimalkan peran dan fungsi Polri serta Kejagung RI untuk pekerjaan itu?," terangnya.
Ia pun mencontohkan kinerja Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang patut diapresiasi dalam memburu aset Bank Century baik di dalam maupun luar negeri.
"Polri mampu mendeteksi sejumlah aset eks bank Century di kawasan Jabodetabek, sementara Tim Kejagung RI bisa membangun koordinasi yang efektif dengan kedubes RI di beberapa negara saat memburu aset koruptor di negara lain," tuntasnya.
Meski memerlukan, namun pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan, banyak pertimbangan yang harus dilaksanakan sebelum membentuk lembaga tersebut. Kata dia, jangan sampai pembentukan asset recovery center yang otonom justru mempreteli atau mereduksi wewenang institusi negara yang sudah ada.
"Indonesia memang memerlukan semacam asset recovery center untuk menelusuri aset koruptor. Tetapi. Kita sebaiknya tidak terburu-buru membentuk badan atau institusi baru yang otonom untuk pekerjaan itu," kata Bamsoet saat dihubungi wartawan, Kamis (5/9/2013).
"Mari kita belajar dari pengalaman dan tantangan yang dihadapi KPK dalam mempertahankan eksistensinya. Kita mencatat bahwa upaya melemahkan KPK tak pernah berhenti sampai sekarang," sambungnya.
Artinya, politikus Partai Golkar ini menjelaskan, sebelum sampai pada wacana asset recovery center yang otonom perlu diperhatikan kapasitas dan kapabilitas institusi negara yang sudah ada serta relevan dengan pekerjaan itu.
"Misalnya Polri dan Kejagung. Saya berpendapat bahwa Polri dan Kejaksaan Agung RI bisa merancang satuan tugas yang berfungsi khusus memburu aset-aset para koruptor, baik di dalam maupun di luar negeri. Persoalannya adalah mau atau tidak kita mengoptimalkan peran dan fungsi Polri serta Kejagung RI untuk pekerjaan itu?," terangnya.
Ia pun mencontohkan kinerja Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang patut diapresiasi dalam memburu aset Bank Century baik di dalam maupun luar negeri.
"Polri mampu mendeteksi sejumlah aset eks bank Century di kawasan Jabodetabek, sementara Tim Kejagung RI bisa membangun koordinasi yang efektif dengan kedubes RI di beberapa negara saat memburu aset koruptor di negara lain," tuntasnya.
(kri)
Explore More