Polri akan lebih fokus tangani kasus korupsi
Senin, 02 September 2013 - 20:34 WIB
Polri akan lebih fokus tangani kasus korupsi
A
A
A
Sindonews.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan lebih semangat menuntaskan berbagai kasus korupsi, yang masuk ke Direktorat Tindak PIdana Korupsi (Dittipikor) Mabes Polri.
Pasalnya, anggaran untuk penanganan kasus korupsi di Polri ditambah oleh pemerintahan pusat. Hal itu diungkapkan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Polisi Oegroseno.
Oegro mengaku, pihaknya akan fokus untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi kelas kakap, setelah anggaran untuk penanganan kasus korupsi ditambah oleh Pemerintah Pusat.
"Kalau Anggaran sudah besar, kami harus dapat ikan paus. Kalau ikannya teri sayang," kata Oegro di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Senin (2/9/2013).
Oegro meyakini, Polri bisa menuntaskan kasus korupsi kelas kakap, seperti instansi hukum lainnya yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Saya berharap Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri harus bisa mengungkap itu. Kami inikan lebih tua dibanding KPK, harusnya bisa," tegas Oegro.
Menurut Jenderal Polisi Bintang Tiga tersebut, dengan penandatanganan zona integritas, membuat penanganan kasus korupsi yang melibatkan eksternal maupun internal Polri semakin ketat.
"Sekarang, zona integritas sudah ditandatangani Kapolri, jadi kami tambah ngeri," tandas Oegro.
Pasalnya, anggaran untuk penanganan kasus korupsi di Polri ditambah oleh pemerintahan pusat. Hal itu diungkapkan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Polisi Oegroseno.
Oegro mengaku, pihaknya akan fokus untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi kelas kakap, setelah anggaran untuk penanganan kasus korupsi ditambah oleh Pemerintah Pusat.
"Kalau Anggaran sudah besar, kami harus dapat ikan paus. Kalau ikannya teri sayang," kata Oegro di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Senin (2/9/2013).
Oegro meyakini, Polri bisa menuntaskan kasus korupsi kelas kakap, seperti instansi hukum lainnya yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Saya berharap Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri harus bisa mengungkap itu. Kami inikan lebih tua dibanding KPK, harusnya bisa," tegas Oegro.
Menurut Jenderal Polisi Bintang Tiga tersebut, dengan penandatanganan zona integritas, membuat penanganan kasus korupsi yang melibatkan eksternal maupun internal Polri semakin ketat.
"Sekarang, zona integritas sudah ditandatangani Kapolri, jadi kami tambah ngeri," tandas Oegro.
(stb)
