Perludem nilai pemilih ganda cederai demokrasi
Kamis, 29 Agustus 2013 - 03:42 WIB
Perludem nilai pemilih ganda cederai demokrasi
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, bahwa persoalan data pemilih ganda sudah pasti berdampak pada kualitas daftar pemilih.
Ini akan membuka potensi untuk dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga mencederai demokrasi.
"Ini dapat digunakan, agar dapat melakukan pemberian suara lebih dari satu kali. Ini membuka potensi kecurangan," katanya, Rabu (28/8/2013).
Dia mengatakan, hal ini akan berbahaya jika sistem yang mendeteksi tidak maksimal. Ini akan digunakan sebagai alat memanipulasi pemilu, oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
Selain itu, adanya data ganda akan berpengaruh pada partisipasi pemilih. Pasalnya pengukuran partisipasi diukur dari persentase keseluruhan jumlah pemilih. "Maka tingkat partisipasi tidak akan mencerminkan kondisi sebenarnya," katanya.
Titi mengatakan, KPU (Komisi Pemilihan Umum) sangat memiliki kesempatan untuk memperbaiki. Menurutnya sistem yang dibangun KPU harus mampu menyaring nama-nama ganda tersebut.
"Nama ini ganda dapat dicek dari nama atau tanggal lahir sama, walaupun domisili berbeda ada kecenderungan ganda," katanya.
Selama data kependudukan tidak memproteksi dan tidak ada penyaringan data ganda, maka potensi data ganda akan terus muncul. Apalagi seseorang dapat dicatat berdasarkan domisili bukan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). "Bisa ganda jika tidak dijaring. Penjaringan ini dapat dilakukan secara teknologi," katanya.
Ini akan membuka potensi untuk dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga mencederai demokrasi.
"Ini dapat digunakan, agar dapat melakukan pemberian suara lebih dari satu kali. Ini membuka potensi kecurangan," katanya, Rabu (28/8/2013).
Dia mengatakan, hal ini akan berbahaya jika sistem yang mendeteksi tidak maksimal. Ini akan digunakan sebagai alat memanipulasi pemilu, oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
Selain itu, adanya data ganda akan berpengaruh pada partisipasi pemilih. Pasalnya pengukuran partisipasi diukur dari persentase keseluruhan jumlah pemilih. "Maka tingkat partisipasi tidak akan mencerminkan kondisi sebenarnya," katanya.
Titi mengatakan, KPU (Komisi Pemilihan Umum) sangat memiliki kesempatan untuk memperbaiki. Menurutnya sistem yang dibangun KPU harus mampu menyaring nama-nama ganda tersebut.
"Nama ini ganda dapat dicek dari nama atau tanggal lahir sama, walaupun domisili berbeda ada kecenderungan ganda," katanya.
Selama data kependudukan tidak memproteksi dan tidak ada penyaringan data ganda, maka potensi data ganda akan terus muncul. Apalagi seseorang dapat dicatat berdasarkan domisili bukan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). "Bisa ganda jika tidak dijaring. Penjaringan ini dapat dilakukan secara teknologi," katanya.
(stb)
