PKS ragukan alat peraga di daerah
Kamis, 29 Agustus 2013 - 03:20 WIB
PKS ragukan alat peraga di daerah
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra mengatakan, teknis di lapangan bukanlah perkara mudah dalam melibatkan pemerintah daerah (Pemda) mengenai alat peraga.
Pasalnya, subjektivitas perangkat daerah pasti ada."Misalnya pilkada atributnya tidak dicopot tetapi rivalnya dicopot. Sehingga subjektivitas pemda pasti ada. Karena proses pendewasaan terus berlangsung," katanya, Rabu (28/8/2013).
Selain itu, Indra menyoroti masalah infrastruktur. Mungkin untuk kota-kota besar akan terpantau dan akan ditertibkan. Tetapi di kampung-kampung dan gang-gang tentu akan berbeda. "Karena jumlah Satpol PP berapa. Jadi perlu diantisipasi," keluhnya.
Sehingga, hal ini perlu diukur secara seksama. Dia mengatakan, kebijakan tersebut dapat benar-benar efektif di lapangan. Karena realitas subjektivitas itu ada, karena terbatasnya aparat.
Namun, Indra setuju dengan pembatasan alat peraga. Pasalnya, hal ini akan membuat pemilu lebih bagus, karena yang dinilai publik. Selain itu masyarakat tidak akan terkooptasi citra, melalui spanduk dan tidak menghabiskan biaya besar.
"Kalau hanya spanduk kan lebih pada siapa yang atributnya sampai di masyarakat dan terpampang," katanya.
Pasalnya, subjektivitas perangkat daerah pasti ada."Misalnya pilkada atributnya tidak dicopot tetapi rivalnya dicopot. Sehingga subjektivitas pemda pasti ada. Karena proses pendewasaan terus berlangsung," katanya, Rabu (28/8/2013).
Selain itu, Indra menyoroti masalah infrastruktur. Mungkin untuk kota-kota besar akan terpantau dan akan ditertibkan. Tetapi di kampung-kampung dan gang-gang tentu akan berbeda. "Karena jumlah Satpol PP berapa. Jadi perlu diantisipasi," keluhnya.
Sehingga, hal ini perlu diukur secara seksama. Dia mengatakan, kebijakan tersebut dapat benar-benar efektif di lapangan. Karena realitas subjektivitas itu ada, karena terbatasnya aparat.
Namun, Indra setuju dengan pembatasan alat peraga. Pasalnya, hal ini akan membuat pemilu lebih bagus, karena yang dinilai publik. Selain itu masyarakat tidak akan terkooptasi citra, melalui spanduk dan tidak menghabiskan biaya besar.
"Kalau hanya spanduk kan lebih pada siapa yang atributnya sampai di masyarakat dan terpampang," katanya.
(stb)
