KPU diminta evaluasi sosialisasi pemutakhiran data pemilih
Kamis, 29 Agustus 2013 - 03:15 WIB
KPU diminta evaluasi sosialisasi pemutakhiran data pemilih
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mengevaluasi diri terkait sosialisasi kepada masyarakat soal pemutakhiran daftar pemilih.
"Jangan-jangan masyarakat tidak proaktif melaporkan mereka terdaftar ganda, bukannya karena mereka tidak mau. Tapi karena mereka tidak tahu sebab tidak terinformasi dengan baik soal itu," ujarnya di Jakarta, Rabu (28/8/2013).
Menurut Titi, kalau pemilih (masyarakat) tidak terinformasi dengan baik, tentu mereka akan kesulitan untuk berpartisipasi secara maksimal.
"Jangan semata dilihat dari keengganan pemilih. Bisa jadi mereka tidak terinformasi secara baik," imbuhnya.
KPU, kata Titi, harus punya cara ekstra dan kreatif, sehingga setelah pemilih mengetahui, mereka juga lantas mau untuk proaktif memastikan dirinya tidak terdaftar ganda.
"Selama ini kan prosesnya dianggap rumit, menyusahkan dan memakan waktu. Di tengah publik yang apatis terhadap politik, bukanlah sesuatu yang mudah meminta mereka untuk proaktif," tambahnya.
Titi menyebutkan, yang diperlukan saat ini sudah progresifitas dari KPU untuk turun ke lapangan, menyisir langsung data ganda tersebut. Mengerahkan jajaran di lapangan untuk sekali lagi secara faktual memeriksa data-data yang ditengarai ganda itu.
"Sebab kalau sistem sudah bisa mendeteksi namun masyarakat tidak bereaksi, pilihannya tinggal penyelenggara yang mengambil alih guna optimalisasi pelayanan bagi pemilih, dan mencegah manipulasi dan politisasi atas data ganda tersebut," pungkas Titi.
"Jangan-jangan masyarakat tidak proaktif melaporkan mereka terdaftar ganda, bukannya karena mereka tidak mau. Tapi karena mereka tidak tahu sebab tidak terinformasi dengan baik soal itu," ujarnya di Jakarta, Rabu (28/8/2013).
Menurut Titi, kalau pemilih (masyarakat) tidak terinformasi dengan baik, tentu mereka akan kesulitan untuk berpartisipasi secara maksimal.
"Jangan semata dilihat dari keengganan pemilih. Bisa jadi mereka tidak terinformasi secara baik," imbuhnya.
KPU, kata Titi, harus punya cara ekstra dan kreatif, sehingga setelah pemilih mengetahui, mereka juga lantas mau untuk proaktif memastikan dirinya tidak terdaftar ganda.
"Selama ini kan prosesnya dianggap rumit, menyusahkan dan memakan waktu. Di tengah publik yang apatis terhadap politik, bukanlah sesuatu yang mudah meminta mereka untuk proaktif," tambahnya.
Titi menyebutkan, yang diperlukan saat ini sudah progresifitas dari KPU untuk turun ke lapangan, menyisir langsung data ganda tersebut. Mengerahkan jajaran di lapangan untuk sekali lagi secara faktual memeriksa data-data yang ditengarai ganda itu.
"Sebab kalau sistem sudah bisa mendeteksi namun masyarakat tidak bereaksi, pilihannya tinggal penyelenggara yang mengambil alih guna optimalisasi pelayanan bagi pemilih, dan mencegah manipulasi dan politisasi atas data ganda tersebut," pungkas Titi.
(stb)
