Penundaan revisi UU Pilpres hambat demokrasi

Sindonews.com - Keputusan terkait nasib Undang-Undang (UU) Pemilihan Presiden (Pilpres) dipandang akan menghambat proses demokrasi jika tidak disegerakan. Apalagi jika kemudian deadlock dan akhirnya menggunakan UU lama.

"Bagaimana mungkin sudah mau masuk gelanggang pemilu peserta masih belum jelas soal rules of the game," kata Pengamat Politik Universitas Lampung (Unila), Arizka Warganegara saat dihubungi SINDO di Jakarta, Selasa (27/8/2013) malam.

Menurutnya, menjelang pemilihan legislatif (Pileg), saat ini situasi politik masih belum meyakinkan terutama bagi partai penguasa. Sehingga, memang ada kesan kesengajaan untuk diulur dalam rangka bargaining substansi dalam UU itu.

"Misalkan soal aturan pencapresan. Inikan poin itu sebenarnya. Soal ambang batas 20 persen dan 25 persen suara nasional ini kan terlihat dua kubu bertarung. Kepentingan sekarang kubu partai papan atas dan papan tengah," katanya.

Ia menilai, molornya keputusan terkait revisi UU Pilpres memiliki dampak terutama untuk parpol yang sudah memiliki calon presiden. "Itu berimplikasi pada strategi partai di pileg," katanya