Dimyati yakin UU Pilpres tak akan direvisi
Dimyati yakin UU Pilpres tak akan direvisi
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Dimyati Natakusumah menilai kecil UU Pemilihan Presiden (Pilpres) akan direvisi, pada pengambilan keputusan di bulan Oktober 2013 mendatang.
Alasannya, waktu untuk melakukan pembahasan jika terjadi revisi sangat singkat. Hal itu justru bisa membingungkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai pelaksana Pemilu.
"Ini baru rancangan, belum pembahsan, nanti membingungkan KPU sebagai pelaksana," kata Dimyati di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2013).
Dimyati juga mengatakan, semula banyak anggota Baleg yang menginginkan agar ada revisi terhadap UU Pilpres. Namun karena waktu yang singkat itu lah mereka akhirnya berbalik untuk menolak revisi.
"Semestinya ada (revisi), tetapi di masa sekarang berat. Kan awalnya anggota dewan setuju (direvisi), tetapi dengan perubahan begitu cepat ada yang setuju ada yang tidak," lanjutnya.
Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai kendaraan politiknya yang juga menginginkan revisi, kata dia, akan mengikuti keputusan yang dikeluarkan Baleg.
"Kami (PPP) ingin perubahan, tetapi lebih banyak anggota DPR menginginkan tidak ada perubahan. Kami hormati demokrasi, kan sedang menuju pembentukan demokrasi," tuntasnya.
Alasannya, waktu untuk melakukan pembahasan jika terjadi revisi sangat singkat. Hal itu justru bisa membingungkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai pelaksana Pemilu.
"Ini baru rancangan, belum pembahsan, nanti membingungkan KPU sebagai pelaksana," kata Dimyati di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2013).
Dimyati juga mengatakan, semula banyak anggota Baleg yang menginginkan agar ada revisi terhadap UU Pilpres. Namun karena waktu yang singkat itu lah mereka akhirnya berbalik untuk menolak revisi.
"Semestinya ada (revisi), tetapi di masa sekarang berat. Kan awalnya anggota dewan setuju (direvisi), tetapi dengan perubahan begitu cepat ada yang setuju ada yang tidak," lanjutnya.
Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai kendaraan politiknya yang juga menginginkan revisi, kata dia, akan mengikuti keputusan yang dikeluarkan Baleg.
"Kami (PPP) ingin perubahan, tetapi lebih banyak anggota DPR menginginkan tidak ada perubahan. Kami hormati demokrasi, kan sedang menuju pembentukan demokrasi," tuntasnya.
(stb)
Explore More