Presidential threshold 20 persen, Sutiyoso ogah nyapres
Rabu, 07 Agustus 2013 - 15:59 WIB
Presidential threshold 20 persen, Sutiyoso ogah nyapres
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso, pesimis partainya bisa memenuhi syarat besaran ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, atau presidential threshold (PT) sebesar 20 persen kursi DPR RI.
"PT 20 persen itu bukan barang enteng. Itu sangat berat," ujar Sutiyoso saat meninjau Posko Angkutan Lebaran Terpadu di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2013).
Maka dari itu, dia enggan ikut meramaikan bursa Calon Presiden (Capres) 2014 mendatang, jika syarat besaran PT sebesar 20 persen kursi DPR RI.
"Saya perkirakan mungkin tidak ada parpol yang mencapai PT 20 persen. Kalau ada pun, paling cuma satu parpol," katanya.
Seperti diketahui, Undang-Undang (UU) Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, ditetapkan untuk direvisi dalam Prolegnas yang disepakati DPR dan Pemerintah. Namun, pembahasannya hingga saat ini molor.
Dalam waktu hampir 1,5 tahun pembahasan di Badan Legislasi DPR, telah disepakati 120 Pasal perubahan dan 22 Pasal tambahan dari 262 Pasal UU Nomor 42 tahun 2008.
Namun, hanya 1 Pasal yang belum disepakati yakni mengenai angka Presidential Threshold (PT) pengajuan pasangan capres. Yakni apakah angka 20 persen suara anggota DPR atau 25 persen suara pemilih untuk persyaratan mencalonkan capres.
"PT 20 persen itu bukan barang enteng. Itu sangat berat," ujar Sutiyoso saat meninjau Posko Angkutan Lebaran Terpadu di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2013).
Maka dari itu, dia enggan ikut meramaikan bursa Calon Presiden (Capres) 2014 mendatang, jika syarat besaran PT sebesar 20 persen kursi DPR RI.
"Saya perkirakan mungkin tidak ada parpol yang mencapai PT 20 persen. Kalau ada pun, paling cuma satu parpol," katanya.
Seperti diketahui, Undang-Undang (UU) Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, ditetapkan untuk direvisi dalam Prolegnas yang disepakati DPR dan Pemerintah. Namun, pembahasannya hingga saat ini molor.
Dalam waktu hampir 1,5 tahun pembahasan di Badan Legislasi DPR, telah disepakati 120 Pasal perubahan dan 22 Pasal tambahan dari 262 Pasal UU Nomor 42 tahun 2008.
Namun, hanya 1 Pasal yang belum disepakati yakni mengenai angka Presidential Threshold (PT) pengajuan pasangan capres. Yakni apakah angka 20 persen suara anggota DPR atau 25 persen suara pemilih untuk persyaratan mencalonkan capres.
(stb)
