Bantarto: Indonesia harus sampaikan nota protes ke Australia
Selasa, 30 Juli 2013 - 06:04 WIB
Bantarto: Indonesia harus sampaikan nota protes ke Australia
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Australia didesak segera memberi penjelasan kepada pemerintah Indonesia terkait penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat mengikuti KTT G-20 di London, Inggris.
Hal itu diungkapkan oleh Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Pertahanan (Unhan) Bantarto Bandoro. Menurut, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tak bisa berdiam diri terkait informasi yang diungkap oleh media cetak Sydney Morning Herald.
"Yang perlu dilakukan oleh Australia adalah memberi penjelasan kepada Indonesia soal itu. Dan Indonesia pun juga tidak bisa berdiam diri, tapi juga perlu menyampaikan nota protes diplomatik kepada Australia soal itu," tegasnya kepada Sindonews, Senin (29/7/2013).
Ia melanjutkan, sikap yang harus diambil Indonesia terhadap tindakan tak etis Australia dengan meminta mengusut kasus tersebut. Tujuannya tak lain tak bukan agar kepercayaan antar dua negara bisa tetap terjalin dengan baik yang sudah dimulai sejak lama.
"Segera panggil Dubes Australia di Jakarta. Tapi desakan Indonesia kepada Australia untuk usut kasus ini tidak akan ada prospek. Karena tadi itu, mereka menganut sistem pers yanng liberal," jelasnya.
Seperti diketahui, berdasarkan pemberitaan di Sydney Morning Herald, Jumat 26 Juli 2013 lalu, penyadapan tersebut dilakukan terhadap pemimpin-pemimpin di negara Asia pasifik termasuk SBY, yang ingin menjabat Dewan PBB pasca lengser dari kursi Presiden 2014 nanti.
Hal itu diungkapkan oleh Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Pertahanan (Unhan) Bantarto Bandoro. Menurut, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tak bisa berdiam diri terkait informasi yang diungkap oleh media cetak Sydney Morning Herald.
"Yang perlu dilakukan oleh Australia adalah memberi penjelasan kepada Indonesia soal itu. Dan Indonesia pun juga tidak bisa berdiam diri, tapi juga perlu menyampaikan nota protes diplomatik kepada Australia soal itu," tegasnya kepada Sindonews, Senin (29/7/2013).
Ia melanjutkan, sikap yang harus diambil Indonesia terhadap tindakan tak etis Australia dengan meminta mengusut kasus tersebut. Tujuannya tak lain tak bukan agar kepercayaan antar dua negara bisa tetap terjalin dengan baik yang sudah dimulai sejak lama.
"Segera panggil Dubes Australia di Jakarta. Tapi desakan Indonesia kepada Australia untuk usut kasus ini tidak akan ada prospek. Karena tadi itu, mereka menganut sistem pers yanng liberal," jelasnya.
Seperti diketahui, berdasarkan pemberitaan di Sydney Morning Herald, Jumat 26 Juli 2013 lalu, penyadapan tersebut dilakukan terhadap pemimpin-pemimpin di negara Asia pasifik termasuk SBY, yang ingin menjabat Dewan PBB pasca lengser dari kursi Presiden 2014 nanti.
(kri)
