JPPR nilai sistem Pemilu 2014 sulit dimengerti
Jum'at, 26 Juli 2013 - 14:19 WIB
JPPR nilai sistem Pemilu 2014 sulit dimengerti
A
A
A
Sindonews.com - Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) menilai, sistem pemilu yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sulit untuk dimengerti oleh masyarakat.
Menurut Koordinator Nasional JPPR Afifudin mengatakan, masyarakat sebagai hak tulen penentu pemilu harus mendapatkan informasi yang menyeluruh terkait tahapan pemilu. Sehingga, kualitas Pemilu 2014 menjadi lebih baik jika dibandingkan pemilu sebelumnya.
"Banyak rakyat tak paham sistem pemilu, maka wajar jika hasil pemilu nanti dipertanyakan," kata Afif, kepada Sindonews.com, Jakarta, Jumat (26/7/2013).
Beberapa sistem yang membingungkan masyarakat termasuk soal data daftar pemilih sementara (DPS), yang diumumkan di masyarakat ditingkat kelurahan/desa masih belum memiliki akurasi data yang kuat, sehingga kasus yang muncul adalah soal daftar nama ganda.
Selain itu, sosialisasi tahapan dan jadwal pemilu hasil kebijakan KPU juga masih cukup membingungkan masyarakat. Pasalnya, sistem online tidak semuanya bisa diakses oleh masyarakat luas apalagi yang tinggal di daerah pedesaan.
"Masyarakat kan hanya lihat yang manual di kelurahan. Kalo sistem online termasuk soal jadwal dan tahapan pemilu, susah masyarakat untuk mendapat informasi yang jelas," ujarnya.
Dengan demikian, JPPR menyarankan kepada KPU agar panitia pemilu yang bertugas di lapangan sekaligus menginformasikan langsung kepada masyarakat, mengenai sistem yang diterapkan KPU.
Menurut Koordinator Nasional JPPR Afifudin mengatakan, masyarakat sebagai hak tulen penentu pemilu harus mendapatkan informasi yang menyeluruh terkait tahapan pemilu. Sehingga, kualitas Pemilu 2014 menjadi lebih baik jika dibandingkan pemilu sebelumnya.
"Banyak rakyat tak paham sistem pemilu, maka wajar jika hasil pemilu nanti dipertanyakan," kata Afif, kepada Sindonews.com, Jakarta, Jumat (26/7/2013).
Beberapa sistem yang membingungkan masyarakat termasuk soal data daftar pemilih sementara (DPS), yang diumumkan di masyarakat ditingkat kelurahan/desa masih belum memiliki akurasi data yang kuat, sehingga kasus yang muncul adalah soal daftar nama ganda.
Selain itu, sosialisasi tahapan dan jadwal pemilu hasil kebijakan KPU juga masih cukup membingungkan masyarakat. Pasalnya, sistem online tidak semuanya bisa diakses oleh masyarakat luas apalagi yang tinggal di daerah pedesaan.
"Masyarakat kan hanya lihat yang manual di kelurahan. Kalo sistem online termasuk soal jadwal dan tahapan pemilu, susah masyarakat untuk mendapat informasi yang jelas," ujarnya.
Dengan demikian, JPPR menyarankan kepada KPU agar panitia pemilu yang bertugas di lapangan sekaligus menginformasikan langsung kepada masyarakat, mengenai sistem yang diterapkan KPU.
(stb)
