JPPR desak KPU perbaiki permasalahan data pemilih
Jum'at, 26 Juli 2013 - 13:48 WIB
JPPR desak KPU perbaiki permasalahan data pemilih
A
A
A
Sindonews.com - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Afifuddin mengatakan, buruknya petugas pemutakhiran pemilu di lapangan bisa berdampak di kalangan masyarakat.
Karena menyangkut hak memilih warga negara, termasuk para penyandang keterbatasan fisik (disabilitas). Dia menjabarkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
Diantaranya adalah nama ganda, memperjelas verifikasi data dan kemungkinan soal anggaran yang sebelumnya dipermasalahkan, untuk proses finalisasi daftar pemilih tetap (DPT).
"Nama ganda masih ditemukan dalam DPS, buruknya kapasitas petugas pemuktahiran pemilu, minimnya verifikasi data dan telatnya anggaran adalah masalah utama dalam DPT. Jika dibiarkan, masalah mendasar ini akan merugikan hak politik masyarakat sebagai pemilih, " ungkap Afif, kepada Sindonews.com, Jakarta, Jumat (26/7/2013).
Sebelumnya, KPU telah melakukan tahapan pemilu dengan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat kelurahan, atau kantor Balai desa yang berakhir tanggal 24 Juli kemarin.
Namun, KPU masih menunggu masukan dari masyarakat terkait DPS sampai tanggal 1 Agustus 2013 mendatang.
Karena menyangkut hak memilih warga negara, termasuk para penyandang keterbatasan fisik (disabilitas). Dia menjabarkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
Diantaranya adalah nama ganda, memperjelas verifikasi data dan kemungkinan soal anggaran yang sebelumnya dipermasalahkan, untuk proses finalisasi daftar pemilih tetap (DPT).
"Nama ganda masih ditemukan dalam DPS, buruknya kapasitas petugas pemuktahiran pemilu, minimnya verifikasi data dan telatnya anggaran adalah masalah utama dalam DPT. Jika dibiarkan, masalah mendasar ini akan merugikan hak politik masyarakat sebagai pemilih, " ungkap Afif, kepada Sindonews.com, Jakarta, Jumat (26/7/2013).
Sebelumnya, KPU telah melakukan tahapan pemilu dengan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat kelurahan, atau kantor Balai desa yang berakhir tanggal 24 Juli kemarin.
Namun, KPU masih menunggu masukan dari masyarakat terkait DPS sampai tanggal 1 Agustus 2013 mendatang.
(stb)
