IPW desak Kapolri usut makelar jabatan di institusinya
Selasa, 25 Juni 2013 - 08:38 WIB
IPW desak Kapolri usut makelar jabatan di institusinya
A
A
A
Sindonews.com - Neta S Pane Ketua Presidium Indonesia Police Watch menilai, penangkapan dua perwira Polri AKBP ES bersama seorang Kompol, yang diduga terlibat dalam kasus makelar jabatan merupakan preseden buruk menjelang HUT Polri.
"Saya minta elite-elite Polri jangan menutup-nutupi kasus tersebut. Pasalnya, media massa sudah tahu dan tentunya masyarakat juga mengetahuinya. Saya juga minta kasus ini harus diusut tuntas dan transparan," kata Neta melalui rilisnya yang dikirm ke Sindonews.com, kemarin.
Ia mengaku, kendati pihak Kepolisian berupaya untuk memberantas makelar jabatan di tubuh korps bhayangkara ini. Namun, kasus makelar jabatan terus saja terjadi.
"Hal ini mengakibatkan perwira-perwira potensial menjadi putus asa. Sebab orang-orang tanpa prestasi tapi dekat dengan makelar jabatan dan kekuasaan bisa mendapat jabatan strategis," ungkapnya.
Neta mengatakan, sistem kaderisasi Polri yang seperti ular, hanya melingkar-lingkar di kalangan perwira tertentu. Untuk itu, kata Neta, Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri harus menjelaskan secara transparan tentang anggota Polisi yang terlibat dalam makelar jabatan tersebut.
"Apalagi ada informasi yang menyebutkan penangkapan jabatan itu dilakukan oleh anggota Polri mantan penyidik KPK. Jika itu benar, hal ini menunjukkan semakin ada upaya yang kuat dari internal Polri untuk membersihkan diri dari pratek-praktek makelar jabatan," katanya.
IPW berharap, tambah Neta, KPK dan Kompolnas segera menelusuri kasus tersebut. Sehingga elite-elite Polri tidak menyembunyikan kasus ini.
"Bagaimana pun kasus ini sangat mencoreng citra Polri. Kapolri harus memberi jaminan, anggota polisi yang menangkap dan mengungkap kasus ini tidak dikorbankan tapi harus dilindungi. Sebaliknya, oknum polisi yang terlibat dalam kasus makelar jabatan harus disikat sampai habis dari tubuh Polri. Bahkan IPW memberi apresiasi kepada anggota Polri yang berani menangkap dan mengungkap kasus ini," tegasnya.
"Saya minta elite-elite Polri jangan menutup-nutupi kasus tersebut. Pasalnya, media massa sudah tahu dan tentunya masyarakat juga mengetahuinya. Saya juga minta kasus ini harus diusut tuntas dan transparan," kata Neta melalui rilisnya yang dikirm ke Sindonews.com, kemarin.
Ia mengaku, kendati pihak Kepolisian berupaya untuk memberantas makelar jabatan di tubuh korps bhayangkara ini. Namun, kasus makelar jabatan terus saja terjadi.
"Hal ini mengakibatkan perwira-perwira potensial menjadi putus asa. Sebab orang-orang tanpa prestasi tapi dekat dengan makelar jabatan dan kekuasaan bisa mendapat jabatan strategis," ungkapnya.
Neta mengatakan, sistem kaderisasi Polri yang seperti ular, hanya melingkar-lingkar di kalangan perwira tertentu. Untuk itu, kata Neta, Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri harus menjelaskan secara transparan tentang anggota Polisi yang terlibat dalam makelar jabatan tersebut.
"Apalagi ada informasi yang menyebutkan penangkapan jabatan itu dilakukan oleh anggota Polri mantan penyidik KPK. Jika itu benar, hal ini menunjukkan semakin ada upaya yang kuat dari internal Polri untuk membersihkan diri dari pratek-praktek makelar jabatan," katanya.
IPW berharap, tambah Neta, KPK dan Kompolnas segera menelusuri kasus tersebut. Sehingga elite-elite Polri tidak menyembunyikan kasus ini.
"Bagaimana pun kasus ini sangat mencoreng citra Polri. Kapolri harus memberi jaminan, anggota polisi yang menangkap dan mengungkap kasus ini tidak dikorbankan tapi harus dilindungi. Sebaliknya, oknum polisi yang terlibat dalam kasus makelar jabatan harus disikat sampai habis dari tubuh Polri. Bahkan IPW memberi apresiasi kepada anggota Polri yang berani menangkap dan mengungkap kasus ini," tegasnya.
(stb)
