Tifatul gerah, Jubir Presiden ngomongin PKS di koalisi
A
A
A
Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa gerah terhadap pernyataan Juru Bicara (Jubir) Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha tentang nasib PKS di koalisi Partai pendukung Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.
"Julian salah ngomong itu. Bilang sama dia ya, Tifatul larang ngomong itu (soal keluar dari koalisi)," kata anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring di halaman Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2013).
Oleh karena itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) ini membantah, jika ada rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat. "Enggak ada (Rencana reshuffle)," tuturnya.
Seperti diketahui, Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha beberapa kali memberikan pernyataan mengenai nasib PKS di koalisi. Julian mengisyaratkan, bahwa sejatinya keberadaan PKS di koalisi partai pendukung Pemerintahan SBY-Boediono, telah berakhir.
Hal demikian terkait sikap penolakan PKS terhadap kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi atau penolakan PKS terhadap disahkannya RUU Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun 2013, saat rapat paripurna di DPR RI belum lama ini.
"Jika tidak mendukung kebijakan presiden, berarti parpol itu bisa atau dapat mengundurkan diri. Tapi kalau tidak, pada hakekatnya keberadaan parpol yang bersangkutan telah selesai," ujar Julian di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat 21 Juni 2013.
Namun, Julian enggan menegaskan bahwa kini koalisi partai pendukung pemerintahan minus PKS. "Itu penafsiran anda," katanya.
Lebih lanjut dia menuturkan, bahwa kebijakan strategis di koalisi partai pendukung pemerintah sudah jelas, semua parpol wajib menjaga kebersamaan dengan mendukung kebijakan pemerintah.
"Jadi kalau partai yang tidak mendukung, jadi terbuka bagi mereka untuk mengundurkan diri, tapi kalau tidak mengundurkan diri maka keberadaan partai itu sudah berakhir atau selesai. Itu saja," pungkasnya.
"Julian salah ngomong itu. Bilang sama dia ya, Tifatul larang ngomong itu (soal keluar dari koalisi)," kata anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring di halaman Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2013).
Oleh karena itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) ini membantah, jika ada rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat. "Enggak ada (Rencana reshuffle)," tuturnya.
Seperti diketahui, Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha beberapa kali memberikan pernyataan mengenai nasib PKS di koalisi. Julian mengisyaratkan, bahwa sejatinya keberadaan PKS di koalisi partai pendukung Pemerintahan SBY-Boediono, telah berakhir.
Hal demikian terkait sikap penolakan PKS terhadap kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi atau penolakan PKS terhadap disahkannya RUU Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun 2013, saat rapat paripurna di DPR RI belum lama ini.
"Jika tidak mendukung kebijakan presiden, berarti parpol itu bisa atau dapat mengundurkan diri. Tapi kalau tidak, pada hakekatnya keberadaan parpol yang bersangkutan telah selesai," ujar Julian di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat 21 Juni 2013.
Namun, Julian enggan menegaskan bahwa kini koalisi partai pendukung pemerintahan minus PKS. "Itu penafsiran anda," katanya.
Lebih lanjut dia menuturkan, bahwa kebijakan strategis di koalisi partai pendukung pemerintah sudah jelas, semua parpol wajib menjaga kebersamaan dengan mendukung kebijakan pemerintah.
"Jadi kalau partai yang tidak mendukung, jadi terbuka bagi mereka untuk mengundurkan diri, tapi kalau tidak mengundurkan diri maka keberadaan partai itu sudah berakhir atau selesai. Itu saja," pungkasnya.
(maf)