Kabar menterinya dicopot, PKS tunggu surat resmi
Jum'at, 14 Juni 2013 - 15:32 WIB
Kabar menterinya dicopot, PKS tunggu surat resmi
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Pertanian (Mentan) Suswono diprediksi akan dicopot, jika jatah kursi Menteri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali dikurangi, karena menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Itu bukan informasi resmi. Orang mengandai-andai boleh-boleh saja. Semua orang boleh mengandai-andai. Itu bukan keputusan resmi, bukan surat resmi, bukan informasi resmi," kata anggota DPR dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2013).
Dia menegaskan, hingga saat ini kehadiran Mentan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap impor daging di Kementan, bukan orang yang terlibat dalam kasus tersebut. "Dia cuma sedang dimintai keterangan, beda loh dimintai keterangan dengan terlibat dalam kasus," ucapnya.
Meski mondar-mandir ke KPK, PKS tidak akan mendorong yang bersangkutan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. "Enggak perlu. Kan ada aturan main, masa pakai perasaan, masa setiap pejabat yang datang ke KPK harus mengundurkan diri. Kan ada aturan main, bos!," tegasnya.
Sebelumnya, anggota Majelis Syuro PKS, Muhammad Idris Luthfi memprediksi beberapa konsekuensi yang bisa diterima PKS karena menolak kenaikan BBM bersubsidi termasuk pengurangan jumlah menteri.
"Ada beberapa kemungkinan kedepan, mungkin kita dikeluarkan penuh (dari koalisi dan menteri), mungkin hanya dikeluarkan satu dua menteri. Mungkin satu dua menteri dipertahankan tetapi kita dikeluarkan dari koalisi. Mungkin yang dikeluarkan Mentan, karena sedang terbelit kasus. Dan presiden memahami itu," ungkapnya.
"Itu bukan informasi resmi. Orang mengandai-andai boleh-boleh saja. Semua orang boleh mengandai-andai. Itu bukan keputusan resmi, bukan surat resmi, bukan informasi resmi," kata anggota DPR dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2013).
Dia menegaskan, hingga saat ini kehadiran Mentan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap impor daging di Kementan, bukan orang yang terlibat dalam kasus tersebut. "Dia cuma sedang dimintai keterangan, beda loh dimintai keterangan dengan terlibat dalam kasus," ucapnya.
Meski mondar-mandir ke KPK, PKS tidak akan mendorong yang bersangkutan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. "Enggak perlu. Kan ada aturan main, masa pakai perasaan, masa setiap pejabat yang datang ke KPK harus mengundurkan diri. Kan ada aturan main, bos!," tegasnya.
Sebelumnya, anggota Majelis Syuro PKS, Muhammad Idris Luthfi memprediksi beberapa konsekuensi yang bisa diterima PKS karena menolak kenaikan BBM bersubsidi termasuk pengurangan jumlah menteri.
"Ada beberapa kemungkinan kedepan, mungkin kita dikeluarkan penuh (dari koalisi dan menteri), mungkin hanya dikeluarkan satu dua menteri. Mungkin satu dua menteri dipertahankan tetapi kita dikeluarkan dari koalisi. Mungkin yang dikeluarkan Mentan, karena sedang terbelit kasus. Dan presiden memahami itu," ungkapnya.
(maf)
