Perbaiki mekanisme distribusi, bukan naikkan harga BBM

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) konsisten menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilakukan pemerintah pertengahan bulan ini. Kebijakan menaikkan harga BBM bukan solusi yang bijak untuk menyelamatkan APBN yang jebol.

Solusi yang tepat adalah dengan memperbaiki mekanisme distribusi BBM di berbagai daerah yang masih bermasalah. Sebagai contoh, di daerah Bengkulu masih terjadi kelangkaan, sehingga harga BBM bersubsidi di atas harga normal.

Mereka pun harus membeli di pinggir-pinggir jalan, karena di SPBU-SPBU sudah banyak menghilang. Itu artinya, masalah utama terletak pada mekanisme distribusi. Jebolnya volume pemakaian BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat. Selama ini lebih disebabkan oleh kontrol dan low enforcement yang lemah dari pemerintah.

Sehingga memunculkan penyalahgunaan seperti tindakan penyelundupan dan penggunaan BBM bersubsidi oleh mereka yang tidak berhak memakainya, seperti kalangan industri dan institusi pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah.

Berbagai kelemahan itu harus dibayar mahal dengan makin tingginya harga BBM. Belum dinaikan saja, harga BBM bersubsidi di sejumlah daerah sudah tinggi. Jika pola distribusi seperti ini tidak dibenahi, maka harga BBM akan semakin melambung setelah dinaikkan secara resmi oleh pemerintah.

Semakin tingginya harga BBM itu tentu saja akan menambah beban kehidupan rakyat semakin berat. Solusi penyerahan bantuan kepada rakyat miskin melalui BLSM yang dilakukan pemerintah tidak akan mampu menutupi beban rakyat yang semakin berat pasca kenaikan harga BBM nanti.

Beban yang harus ditanggung rakyat miskin akan lebih berat ketimbang bantuan BLSM yang mereka terima. Apalagi, saat ini mendekati Ramadhan dan tahun ajaran baru sekolah yang membuat rakyat membutuhkan pengeluaran lebih besar.

Latar belakang itulah sebenarnya yang membuat PKS secara institusi menolak kebijakan menaikkan harga BBM. Jika penolakan itu dianggap sebagai pembangkangan terhadap koalisi, maka PKS tidak berkeberatan jika Setgab mengevaluasi keanggotaan PKS di koalisi.


Syahfan Badri Sampurno
Ketua DPP PKS Badan Pemenangan Pilkada dan anggota Majelis Syuro PKS (2010-2015).