PKS resmi tolak kenaikan BBM bersubsidi
Kamis, 13 Juni 2013 - 14:56 WIB
PKS resmi tolak kenaikan BBM bersubsidi
A
A
A
Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah bulat menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang kini tengah digodok pemerintah, keputusan ini merupakan hasil rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).
"Memutuskan bahwa sikap partai adalah menolak kenaikan BBM bersubsidi dan sikap ini adalah sikap karenanya final, karena telah diputuskan lembaga tertinggi di partai," kata Ketua Fraksi PKS (F-PKS) DPR, Hidayat Nur Wahid dalam konferensi persnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Hidayat yang juga Ketua DPP PKS ini menjelaskan, dalam pertemuan itu dihadiri seluruh petinggi partai termasuk tiga menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.
"Rapat DPTP ini diperluas dengan diundanganya tiga menteri PKS di kabinet dan kami di fraksi dan Majelis Pertimbangan partai," katanya.
Dia menjelaskan, dengan putusan itu maka F-PKS di DPR tinggal mengelola sikap mereka dalam pengambilan keputusan. Dia berpendapat, jika keputusan tersebut adalah kebijakan yang peduli terhadap rakyat.
"Tentu saja kemudian DPP dan turunannya fraksi diamanahkan untuk mengelola penyikapan ini dengan cara rasional dan operasional."
Hidayat mengklaim, sikap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi lantaran peduli dengan masyarakat Indonesia.
"Sikap ini bukan dalam rangka menentang antar kesejahteraan rakyat tetapi cara bagian kami koreksi dan menghasilkan kebijakan yang peduli rakyat dengan menolak kenaikan BBM," pungkasnya.
"Memutuskan bahwa sikap partai adalah menolak kenaikan BBM bersubsidi dan sikap ini adalah sikap karenanya final, karena telah diputuskan lembaga tertinggi di partai," kata Ketua Fraksi PKS (F-PKS) DPR, Hidayat Nur Wahid dalam konferensi persnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Hidayat yang juga Ketua DPP PKS ini menjelaskan, dalam pertemuan itu dihadiri seluruh petinggi partai termasuk tiga menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.
"Rapat DPTP ini diperluas dengan diundanganya tiga menteri PKS di kabinet dan kami di fraksi dan Majelis Pertimbangan partai," katanya.
Dia menjelaskan, dengan putusan itu maka F-PKS di DPR tinggal mengelola sikap mereka dalam pengambilan keputusan. Dia berpendapat, jika keputusan tersebut adalah kebijakan yang peduli terhadap rakyat.
"Tentu saja kemudian DPP dan turunannya fraksi diamanahkan untuk mengelola penyikapan ini dengan cara rasional dan operasional."
Hidayat mengklaim, sikap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi lantaran peduli dengan masyarakat Indonesia.
"Sikap ini bukan dalam rangka menentang antar kesejahteraan rakyat tetapi cara bagian kami koreksi dan menghasilkan kebijakan yang peduli rakyat dengan menolak kenaikan BBM," pungkasnya.
(mhd)
