Sarat kepentingan politik, Gerindra tolak kebijakan BLSM
Sarat kepentingan politik, Gerindra tolak kebijakan BLSM
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah berencana memberikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi dari naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Namun kebijakan itu ditentang Partai Gerindra. Menurutnya hal tersebut syarat muatan politis. "Kita menolak BLSM karena terlalu kental muatan politik, ini yang mendorong kami menolak," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Djoyohadikusumo, di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Dikatakan dia, kompensasi itu dapat bernuansa politis karena dikeluarkan satu tahun menjelang Pemilu 2014, dan tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan partai penguasa untuk merebut simpati masyarakat.
"Politis karena sekarang ini dekat dengan pemilihan legislatif dan presiden, ni rawan dimanfaatkan," tegasnya.
Tak hanya itu, adik kandung Prabowo Subianto ini juga melihat banyaknya permasalahan sosial andai kompensasi BLSM jadi diberikan.
"Sistem bantuan tunai yang diberikan pemerintah selalu tidak jelas. Kita lihat, dulu BLT. Itu tidak berjalan dan malah rusuh di beberapa daerah. BLSM juga tidak jelas dan rawan akan hal yang sama," terangnya.
Hasim mengatakan, Partai Gerindra memang setuju dengan kenaikan harga BBM bersubsidi namun kompensasi dari kebijakan bukan berupa pemberian BLSM.
"Kami setuju kenaikan BBM karena subsidi sudah terlalu besar. Ini bisa dimanfaatkan untuk program masyarakat yang lain terutama infrastruktur. Kami menolak BLSM karena rawan kepentingan dan jadi sumber masalah," pungkasnya.
Namun kebijakan itu ditentang Partai Gerindra. Menurutnya hal tersebut syarat muatan politis. "Kita menolak BLSM karena terlalu kental muatan politik, ini yang mendorong kami menolak," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Djoyohadikusumo, di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Dikatakan dia, kompensasi itu dapat bernuansa politis karena dikeluarkan satu tahun menjelang Pemilu 2014, dan tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan partai penguasa untuk merebut simpati masyarakat.
"Politis karena sekarang ini dekat dengan pemilihan legislatif dan presiden, ni rawan dimanfaatkan," tegasnya.
Tak hanya itu, adik kandung Prabowo Subianto ini juga melihat banyaknya permasalahan sosial andai kompensasi BLSM jadi diberikan.
"Sistem bantuan tunai yang diberikan pemerintah selalu tidak jelas. Kita lihat, dulu BLT. Itu tidak berjalan dan malah rusuh di beberapa daerah. BLSM juga tidak jelas dan rawan akan hal yang sama," terangnya.
Hasim mengatakan, Partai Gerindra memang setuju dengan kenaikan harga BBM bersubsidi namun kompensasi dari kebijakan bukan berupa pemberian BLSM.
"Kami setuju kenaikan BBM karena subsidi sudah terlalu besar. Ini bisa dimanfaatkan untuk program masyarakat yang lain terutama infrastruktur. Kami menolak BLSM karena rawan kepentingan dan jadi sumber masalah," pungkasnya.
(lal)
Explore More