Tolak kenaikan BBM, Demokrat sebut PKS tahu risikonya
Rabu, 12 Juni 2013 - 16:49 WIB
Tolak kenaikan BBM, Demokrat sebut PKS tahu risikonya
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) Achsanul Qosasi ogah mengomentari kabar yang menyebutkan, jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah dikeluarkan dari Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi.
"PKS itu mundur atau tidaknya dari koalisi jangan diserahkan kepada Demokrat. Diserahkan kepada PKS sendiri, karena di dalam mengambil keputusan itu, dia PKS tahu risikonya," kata Achsanul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (12/6/2013).
Saat pertama kali bergabung menjadi partai koalisi, Achsanul yakin, jika partai berbasis massa Islam itu sudah paham mengenai posisi serta tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Sekretariat Gabungan (Setgab).
Karenanya, ketika PKS menolak wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hingga berujung situasi 'memanas' dengan Setgab maka mereka sudah paham resiko atas keputusan tersebut.
"Pada saat bergabung ke Kabinet pun, dikasih tahu resikonya. Pada saat PKS nolak BBM pun, PKS tahu resikonya. Sehingga, jangan terkesan kita yang mengusir, kita yang meminta PKS keluar. Saya enggak mau, nanti PKS terkesan dizalimi," tegasnya.
Kendati demikian, Achsanul tetap menghormati keputusan partai berlambang bulan sabit kembar dan padi itu dalam menolak kenikan harga BBM bersubsidi.
"Biarlah PKS ambil keputusan sendiri karena biar bagaimana pun, kita bersahabat dengan PKS. Kalau sekarang PKS tidak mau menyetujui keputusan pemerintah, silakan PKS yang menjawab, maunya seperti apa, persis seperti PKS mengambil keputusan untuk menolak BBM sama derajatnya dengan PKS untuk keluar dari koalisi," paparnya.
"PKS itu mundur atau tidaknya dari koalisi jangan diserahkan kepada Demokrat. Diserahkan kepada PKS sendiri, karena di dalam mengambil keputusan itu, dia PKS tahu risikonya," kata Achsanul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (12/6/2013).
Saat pertama kali bergabung menjadi partai koalisi, Achsanul yakin, jika partai berbasis massa Islam itu sudah paham mengenai posisi serta tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Sekretariat Gabungan (Setgab).
Karenanya, ketika PKS menolak wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hingga berujung situasi 'memanas' dengan Setgab maka mereka sudah paham resiko atas keputusan tersebut.
"Pada saat bergabung ke Kabinet pun, dikasih tahu resikonya. Pada saat PKS nolak BBM pun, PKS tahu resikonya. Sehingga, jangan terkesan kita yang mengusir, kita yang meminta PKS keluar. Saya enggak mau, nanti PKS terkesan dizalimi," tegasnya.
Kendati demikian, Achsanul tetap menghormati keputusan partai berlambang bulan sabit kembar dan padi itu dalam menolak kenikan harga BBM bersubsidi.
"Biarlah PKS ambil keputusan sendiri karena biar bagaimana pun, kita bersahabat dengan PKS. Kalau sekarang PKS tidak mau menyetujui keputusan pemerintah, silakan PKS yang menjawab, maunya seperti apa, persis seperti PKS mengambil keputusan untuk menolak BBM sama derajatnya dengan PKS untuk keluar dari koalisi," paparnya.
(mhd)
