Tunggu surat pemecatan, sikap PKS dinilai tidak tepat
Rabu, 12 Juni 2013 - 15:30 WIB
Tunggu surat pemecatan, sikap PKS dinilai tidak tepat
A
A
A
Sindonews.com - Pakar pengamat komunikasi Universitas Mercu Buana Heri Budianto menilai, sikap menunggu politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal pemecatan secara resmi dari Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi tidak pas.
"Menanggapi soal pernyataan petinggi PKS yang masih menunggu surat resmi dari SBY sebagai pimpinan tertinggi Setgab, kurang tepat. Sebab sebagai partai yang memiliki sikap berbeda, mestinya PKS dengan gentlemen menyatakan mundur dari koalisi," katanya kepada Sindonews, Rabu (12/6/2013).
Menurutnya, lebih baik partai berlambang bulan sabit kembar dan padi itu menarik seluruh menterinya yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II. Soalnya, publik akan melihat perjuangan PKS yang tetap kritis walaupun anggota koalisi.
"Saya kira kalau mengundurkan dan menarik ketiga menterinya, justru akan sangat mengungtungkan PKS. Sebab publik akan melihat konsistensi PKS yang berbeda," katanya.
Selain itu, kata Heri, keuntungan PKS keluar sebelum surat resminya sampai ke partai tersebut akan membuat citra partai pimpinan Anis Matta itu menjadi baik di mata publik. "Itu juga akan menguntungkan bagi citra politik PKS yang belakangan negatif di mata publik," katanya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Fahri Hamzah masih akan menunggu surat resmi dari kebenaran informasi yang telah mereka terima dari pihak Istana melalui salah satu menteri PKS.
"Itulah perkembangan yang ada dalam pekan-pekan ini. Kami sebetulnya sedang menunggu kelanjutan dari pemberitahuan lisan yang disampaikan pihak Istana kepada salah seorang menteri kita itu," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
"Menanggapi soal pernyataan petinggi PKS yang masih menunggu surat resmi dari SBY sebagai pimpinan tertinggi Setgab, kurang tepat. Sebab sebagai partai yang memiliki sikap berbeda, mestinya PKS dengan gentlemen menyatakan mundur dari koalisi," katanya kepada Sindonews, Rabu (12/6/2013).
Menurutnya, lebih baik partai berlambang bulan sabit kembar dan padi itu menarik seluruh menterinya yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II. Soalnya, publik akan melihat perjuangan PKS yang tetap kritis walaupun anggota koalisi.
"Saya kira kalau mengundurkan dan menarik ketiga menterinya, justru akan sangat mengungtungkan PKS. Sebab publik akan melihat konsistensi PKS yang berbeda," katanya.
Selain itu, kata Heri, keuntungan PKS keluar sebelum surat resminya sampai ke partai tersebut akan membuat citra partai pimpinan Anis Matta itu menjadi baik di mata publik. "Itu juga akan menguntungkan bagi citra politik PKS yang belakangan negatif di mata publik," katanya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Fahri Hamzah masih akan menunggu surat resmi dari kebenaran informasi yang telah mereka terima dari pihak Istana melalui salah satu menteri PKS.
"Itulah perkembangan yang ada dalam pekan-pekan ini. Kami sebetulnya sedang menunggu kelanjutan dari pemberitahuan lisan yang disampaikan pihak Istana kepada salah seorang menteri kita itu," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
(mhd)
