Konsistensi PKS diuji lewat kenaikan BBM
Jum'at, 07 Juni 2013 - 08:36 WIB
Konsistensi PKS diuji lewat kenaikan BBM
A
A
A
Sindonews.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai, konsistensi sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sesunguhnya teruji melalui kesesuaian sikap yang ditunjukkan terkait keputusan politik partai.
Di satu sisi, PKS dianggap berhak menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jika dasarnya memang sungguh-sungguh karena kepentingan rakyat.
"Hal itu harus dia lakukan jika ingin mewakili rakyat secara sungguh-sungguh. Akan tetapi kenaikan BBM merupakan kebijakan insidental, yang terjadi di satu titik perjalanan pemerintahan," ujarnya melalui sambungan telepon kepada Sindonews, Jumat (7/6/2013).
Ia menjelaskan, pada titik yang insidental tersebut PKS nampak pro rakyat dan sekaligus berbeda dengan pemerintah yang ngotot menaikkan harga BBM. Pemerintah yang dimaksud adalah rezim yang di dalamnya tercatat PKS ikut menyatakan dukungan penuh sejak awal periode kepemimpinan Presiden susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Lalu dukungan itu diganjar dengan kursi kabinet yang dipercayakan kepada kader PKS. Lalu Setgab pun disepakati menjadi rumah koordinasi antar partai penyokong pemerintah. Nah ganjalan untuk percaya pada PKS sesungguhnya muncul di sini," tandasnya.
Lucius melanjutkan, ketika PKS ngotot menolak kebijakan yang ditempuh pemerintah, tetapi tak sejalan dengan sikapnya yang masih enggan keluar dari barisan koalisi pendukung pemerintah.
"Bagaimana sikap mendua seperti ini bisa mencerminkan integritas partai ketika kepentingan rakyat menjadi sekedar bumbu jualan politik dan kenikmatan kekuasaan menjadi menu utama," ujarnya
Ia menambahkan, publik yang kini semakin cerdas akan bisa menilai sikap PKS tersebut. Menurutnya, bukan saatnya lagi menjadikan kebutuhan rakyat sekedar jualan kampanye semata.
"Jika sekian lama rakyat merasakan tak pernah diberikan bukti dari janji kampanye terdahulu, lalu apa pula rasionalitas untuk percaya pada janji kampanye yang prematur dari partai yang bersikap ambigu seperti kasus PKS ini," pungkasnya.
Di satu sisi, PKS dianggap berhak menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jika dasarnya memang sungguh-sungguh karena kepentingan rakyat.
"Hal itu harus dia lakukan jika ingin mewakili rakyat secara sungguh-sungguh. Akan tetapi kenaikan BBM merupakan kebijakan insidental, yang terjadi di satu titik perjalanan pemerintahan," ujarnya melalui sambungan telepon kepada Sindonews, Jumat (7/6/2013).
Ia menjelaskan, pada titik yang insidental tersebut PKS nampak pro rakyat dan sekaligus berbeda dengan pemerintah yang ngotot menaikkan harga BBM. Pemerintah yang dimaksud adalah rezim yang di dalamnya tercatat PKS ikut menyatakan dukungan penuh sejak awal periode kepemimpinan Presiden susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Lalu dukungan itu diganjar dengan kursi kabinet yang dipercayakan kepada kader PKS. Lalu Setgab pun disepakati menjadi rumah koordinasi antar partai penyokong pemerintah. Nah ganjalan untuk percaya pada PKS sesungguhnya muncul di sini," tandasnya.
Lucius melanjutkan, ketika PKS ngotot menolak kebijakan yang ditempuh pemerintah, tetapi tak sejalan dengan sikapnya yang masih enggan keluar dari barisan koalisi pendukung pemerintah.
"Bagaimana sikap mendua seperti ini bisa mencerminkan integritas partai ketika kepentingan rakyat menjadi sekedar bumbu jualan politik dan kenikmatan kekuasaan menjadi menu utama," ujarnya
Ia menambahkan, publik yang kini semakin cerdas akan bisa menilai sikap PKS tersebut. Menurutnya, bukan saatnya lagi menjadikan kebutuhan rakyat sekedar jualan kampanye semata.
"Jika sekian lama rakyat merasakan tak pernah diberikan bukti dari janji kampanye terdahulu, lalu apa pula rasionalitas untuk percaya pada janji kampanye yang prematur dari partai yang bersikap ambigu seperti kasus PKS ini," pungkasnya.
(kri)
