Kenaikan harga BBM menambah anak putus sekolah
Kenaikan harga BBM menambah anak putus sekolah
A
A
A
Sindonews.com - Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), membuat partai dalam koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab) geram. PKS bahkan memasang spanduk yang tersebar di berbagai daerah untuk menolak kenaikan harga BBM.
Ketua Fraksi PKS DPRD Depok, Muttaqin menegaskan, penolakan yang dilakukan PKS bukan untuk menaikan citra PKS di mata masyarakat. Menurutnya, hal itu murni untuk menyelamatkan rakyat miskin.
"Saya yakin isu ini tidak membuat dukungan PKS meledak. Justru kita murni ingin menyelamatkan masyarakat miskin," ucapnya kepada wartawan, Kamis (6/6/2013).
Muttaqin beralasan, pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang hanya sampai lima bulan, bukan solusi. Seharusnya, pemerintah memperbaiki jalur energi di Indonesia.
Pasalnya, selama ini masih banyak perusahaan yang menggunakan BBM bersubsidi. "Jalur energi yang salah sasaran itu yang harusnya dibenahi," katanya.
Muttaqin mengingatkan, sebentar lagi masyarakat dihadapkan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal itu sudah pasti memerlukan biaya tidak sedikit. "Alasan ini harusnya dapat menunda rencana pemerintah. Jangan sampai jumlah anak putus sekolah bertambah banyak," tukasnya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Depok, Muttaqin menegaskan, penolakan yang dilakukan PKS bukan untuk menaikan citra PKS di mata masyarakat. Menurutnya, hal itu murni untuk menyelamatkan rakyat miskin.
"Saya yakin isu ini tidak membuat dukungan PKS meledak. Justru kita murni ingin menyelamatkan masyarakat miskin," ucapnya kepada wartawan, Kamis (6/6/2013).
Muttaqin beralasan, pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang hanya sampai lima bulan, bukan solusi. Seharusnya, pemerintah memperbaiki jalur energi di Indonesia.
Pasalnya, selama ini masih banyak perusahaan yang menggunakan BBM bersubsidi. "Jalur energi yang salah sasaran itu yang harusnya dibenahi," katanya.
Muttaqin mengingatkan, sebentar lagi masyarakat dihadapkan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal itu sudah pasti memerlukan biaya tidak sedikit. "Alasan ini harusnya dapat menunda rencana pemerintah. Jangan sampai jumlah anak putus sekolah bertambah banyak," tukasnya.
(maf)
Explore More