Anis nilai wajar kadernya di kabinet bela SBY
Rabu, 05 Juni 2013 - 20:02 WIB
Anis nilai wajar kadernya di kabinet bela SBY
A
A
A
Sindonews.com - Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampak tak solid menyuarakan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Jika politikus muda yang berada di Senayan dengan lantang menolak, politikus senior PKS yang duduk di kabinet sikapnya tampak melunak.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan perbedaan sikap dengan kadernya yang berada dalam kabinet pemerintahan SBY.
Sebagai negara yang menganut sistem Presidensial, menteri-menteri wajib membantu presiden dalam menjalankan kebijakan yang diambil. Sementara tugas di DPR adalah menyerap aspirasi masyarakat.
"Kalau mau mengurangi subsidi, jangan dipindahkan ke tempat lain. Ini ada masalah dalam cara berpikirnya," tegas Anis Matta saat dialog dengan tokoh masyarakat di Ponpes Kramat, Kraton Kabupaten Pasuruan, Rabu (5/6/2013).
Ia menyarankan, agar pemerintah meninjau ulang kebijakan energi, khususnya di bagian hulu. Pihaknya akan menerima usulan kenaikan BBM, jika proposal yang diajukan pemerintah sangat bagus. Sebaliknya, PKS akan menolak jika proposal pemerintah justru akan menyengsarakan rakyat.
"Tahun 2005, kami menyetujui kenaikan harga BBM, karena memang bagus proposalnya. Tahun 2012 lalu kami menolak usulan kenaikan BBM, seperti juga pada saat ini," kata Anis Matta.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan perbedaan sikap dengan kadernya yang berada dalam kabinet pemerintahan SBY.
Sebagai negara yang menganut sistem Presidensial, menteri-menteri wajib membantu presiden dalam menjalankan kebijakan yang diambil. Sementara tugas di DPR adalah menyerap aspirasi masyarakat.
"Kalau mau mengurangi subsidi, jangan dipindahkan ke tempat lain. Ini ada masalah dalam cara berpikirnya," tegas Anis Matta saat dialog dengan tokoh masyarakat di Ponpes Kramat, Kraton Kabupaten Pasuruan, Rabu (5/6/2013).
Ia menyarankan, agar pemerintah meninjau ulang kebijakan energi, khususnya di bagian hulu. Pihaknya akan menerima usulan kenaikan BBM, jika proposal yang diajukan pemerintah sangat bagus. Sebaliknya, PKS akan menolak jika proposal pemerintah justru akan menyengsarakan rakyat.
"Tahun 2005, kami menyetujui kenaikan harga BBM, karena memang bagus proposalnya. Tahun 2012 lalu kami menolak usulan kenaikan BBM, seperti juga pada saat ini," kata Anis Matta.
(kri)
