PKS tak ingin jatah menterinya dikurangi lagi
Rabu, 05 Juni 2013 - 08:02 WIB
PKS tak ingin jatah menterinya dikurangi lagi
A
A
A
Sindonews.com - Penolakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Sekretariat Gabungan (Setgab), dinilai tak serius. Pasalnya, dalam rapat Setgab, Selasa 4 Juni 2013, malam, PKS tak hadir dan tak menyampaikan alasannya secara gamblang terkait penolakan tersebut.
Menurut aktivis 1998 dari Forum Kota (Forkot) Mixil Mina Munir, hal ini terjadi karena PKS tak berani secara terbuka menyampaikan penolakan tersebut.
"Karena seperti diketahui, jatah menteri PKS sudah dikurangi dari empat menjadi tiga," ucap Mixil saat dihubungi Sindonews, Rabu (5/6/2013).
Sebelumnya, pada awal berdirinya Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, menteri asal PKS berjumlah empat orang, yang terdiri dari Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Pertanian, Menteri Sosial dan Menristek.
"Terakhir, karena PKS tak satu suara dengan partai koalisi soal BBM, maka secara tidak langsung, PKS mendapat hukuman dengan Menristek tak lagi dijabat menteri dari PKS," ungkap Mixil.
"Tentunya dengan adanya hal demikian, pasti ada tawar-menawar politik. PKS tidak akan mau
untuk kedua kalinya jatah menterinya hilang begitu saja dan diambil oleh partai lain," pungkasnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, meski diundang, pihak PKS tidak menghadiri rapat Setgab di kediaman dinas Wapres. "PKS tidak hadir," ujar Juru Bicara Wakil Presiden RI, Yopie Hidayat melalui pesan singkatnya, Selasa 4 Juni 2013, malam.
Yopie mengatakan, beberapa elite partai koalisi pendukung Pemerintahan SBY yang tergabung dalam Setgab hadir untuk membahas soal kenaikkan harga BBM. Di antaranya adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical), Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Surya Dharma Ali (SDA), dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Selain itu Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin, serta beberapa elite parpol lainnya.
"Yang hadir antara lain Ical, Hatta, Muhaimin, Surya Dharma Ali. Demokrat ada Syarif Hasan dan Amir Syamsuddin. Golkar juga ada Setya Novanto," bebernya.
Menurut aktivis 1998 dari Forum Kota (Forkot) Mixil Mina Munir, hal ini terjadi karena PKS tak berani secara terbuka menyampaikan penolakan tersebut.
"Karena seperti diketahui, jatah menteri PKS sudah dikurangi dari empat menjadi tiga," ucap Mixil saat dihubungi Sindonews, Rabu (5/6/2013).
Sebelumnya, pada awal berdirinya Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, menteri asal PKS berjumlah empat orang, yang terdiri dari Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Pertanian, Menteri Sosial dan Menristek.
"Terakhir, karena PKS tak satu suara dengan partai koalisi soal BBM, maka secara tidak langsung, PKS mendapat hukuman dengan Menristek tak lagi dijabat menteri dari PKS," ungkap Mixil.
"Tentunya dengan adanya hal demikian, pasti ada tawar-menawar politik. PKS tidak akan mau
untuk kedua kalinya jatah menterinya hilang begitu saja dan diambil oleh partai lain," pungkasnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, meski diundang, pihak PKS tidak menghadiri rapat Setgab di kediaman dinas Wapres. "PKS tidak hadir," ujar Juru Bicara Wakil Presiden RI, Yopie Hidayat melalui pesan singkatnya, Selasa 4 Juni 2013, malam.
Yopie mengatakan, beberapa elite partai koalisi pendukung Pemerintahan SBY yang tergabung dalam Setgab hadir untuk membahas soal kenaikkan harga BBM. Di antaranya adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical), Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Surya Dharma Ali (SDA), dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Selain itu Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin, serta beberapa elite parpol lainnya.
"Yang hadir antara lain Ical, Hatta, Muhaimin, Surya Dharma Ali. Demokrat ada Syarif Hasan dan Amir Syamsuddin. Golkar juga ada Setya Novanto," bebernya.
(maf)
