PKS sebagai partai dakwah diminta beri contoh baik
Rabu, 29 Mei 2013 - 06:40 WIB
PKS sebagai partai dakwah diminta beri contoh baik
A
A
A
Sindonews.com - Belum kunjung selesai masalah impor daging sapi yang menyeret mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq (LHI). Kini partai berlambang bulan sabit kembar dan padi itu diduga menerima aliran dana dari LHI terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) nya.
Bahkan saat ini muncul kabar kalau PKS tengah menyiapkan dana untuk persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 dari tiga Kementerian yang dipimpin oleh kadernya. Maka tidak menutup kemungkinan, setiap menteri yang berasal dari partai politik (parpol) akan melakukan hal yang sama.
"Jika memang ada keputusan politik dari elite PKS untuk menyiapkan dana Rp2 triliun guna persiapan Pileg 2014 dari Kementerian yang dipimpin kader mereka, maka isu tentang Kementerian dijadikan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) oleh parpol bukan isapan jempol belaka. Cara seperti ini harus dicegah," kata Senior Researcher di Founding Fathers House (FFH) Dian Permata kepada Sindonews, Rabu (29/5/2013).
Dia juga mengatakan, jika PKS terbukti melakukan itu untuk kepentingan pesta demokrasi, maka partai tersebut tidak layak dikatakan bersih.
"Apabila itu benar-benar terjadi, cara PKS itu sangat tidak elegan. Mencederai nilai demokrasi," kata pria jebolan University Sains Malaysia (USM) ini.
Pada kesempatan itu dia menjelaskan, uang yang ada di setiap Kementerian merupakan uang masyarakat Indonesia. Seharusnya, PKS sebagai partai yang mengedepankan dakwan bisa memberikan contoh yang baik.
"Uang yang mereka peroleh berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang notabene adalah uang rakyat yang berasal dari kutipan pajak dan lainnya. Di sisi lain juga menegasikan fatsun politik yang mereka usung sendiri. Sebagai partai kader dan bersih," papar Dian.
Sekadar diketahui, Kementerian yang dipimpin oleh PKS adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Pertanian (Kementan).
Sebelumnya Yudi Setiawan mengaku, mendapatkan informasi soal target dana kampanye PKS Rp2 triliun. Menurut dia, dirinya bertemu dengan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dan Ahmad Fathanah (AF) 12 Juli 2012 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Target dana ini diperoleh melalui tiga kementerian yang kursi menterinya diisi oleh kader PKS. Ketiga kementerian itu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp500 miliar, Kementerian Pertanian Rp1 triliun, dan Kementerian Sosial Rp500 miliar.
Bahkan saat ini muncul kabar kalau PKS tengah menyiapkan dana untuk persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 dari tiga Kementerian yang dipimpin oleh kadernya. Maka tidak menutup kemungkinan, setiap menteri yang berasal dari partai politik (parpol) akan melakukan hal yang sama.
"Jika memang ada keputusan politik dari elite PKS untuk menyiapkan dana Rp2 triliun guna persiapan Pileg 2014 dari Kementerian yang dipimpin kader mereka, maka isu tentang Kementerian dijadikan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) oleh parpol bukan isapan jempol belaka. Cara seperti ini harus dicegah," kata Senior Researcher di Founding Fathers House (FFH) Dian Permata kepada Sindonews, Rabu (29/5/2013).
Dia juga mengatakan, jika PKS terbukti melakukan itu untuk kepentingan pesta demokrasi, maka partai tersebut tidak layak dikatakan bersih.
"Apabila itu benar-benar terjadi, cara PKS itu sangat tidak elegan. Mencederai nilai demokrasi," kata pria jebolan University Sains Malaysia (USM) ini.
Pada kesempatan itu dia menjelaskan, uang yang ada di setiap Kementerian merupakan uang masyarakat Indonesia. Seharusnya, PKS sebagai partai yang mengedepankan dakwan bisa memberikan contoh yang baik.
"Uang yang mereka peroleh berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang notabene adalah uang rakyat yang berasal dari kutipan pajak dan lainnya. Di sisi lain juga menegasikan fatsun politik yang mereka usung sendiri. Sebagai partai kader dan bersih," papar Dian.
Sekadar diketahui, Kementerian yang dipimpin oleh PKS adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Pertanian (Kementan).
Sebelumnya Yudi Setiawan mengaku, mendapatkan informasi soal target dana kampanye PKS Rp2 triliun. Menurut dia, dirinya bertemu dengan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dan Ahmad Fathanah (AF) 12 Juli 2012 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Target dana ini diperoleh melalui tiga kementerian yang kursi menterinya diisi oleh kader PKS. Ketiga kementerian itu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp500 miliar, Kementerian Pertanian Rp1 triliun, dan Kementerian Sosial Rp500 miliar.
(mhd)
