Yusril ancam jucial review PKPU soal pencalegan ke MK
Jum'at, 19 April 2013 - 12:02 WIB
Yusril ancam jucial review PKPU soal pencalegan ke MK
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Tim Advokasi Forum DPRD Se-Indonesia, Yusril Ihza Mahendra siap membawa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.13 Tahun 2013 mengenai pencalonan anggota legislatif (Pencalegan) khususnya Pasal 19 I (2) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Yusril, ada beberapa alasan mengapa pihaknya akan melakukan uji materil ke MK terhadap peraturan tersebut.
Pertama, peraturan itu telah bertentangan dengan undang-undang Pemilu No. 8 Tahun 2012.
"Pertama alasan peraturan bertentangan dengan undang-undang Pemilu," ungkap Yusril di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2013).
Kedua, peraturan itu juga telah melampaui tugas dan kewenangan KPU sebagai penyelenggara Pemilu.
"Tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu begitu sudah terpilih tugas KPU selesai. Mau PAW berhenti atau selesai itu wewenang partai," terangnya.
Kendati demikian, pihaknya masih memberi tenggang waktu kepada Husni Kamil Manik cs untuk mau merubah peraturan yang dibuat tersebut.
"Kita kasih waktu awal minggu kalau tidak ada reaksi kami akan ajukan uji metril ke MK," tuntasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan anggota DPRD yang menamakan diri Forum Anggota DPRD Se-Indonesia menyampaikan keberatannya atas PKPU No. 13 Tahun 2013 khususnya Pasal 19 I (2).
Dalam pasal itu isinya anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik asal, baik Partai Politik Peserta Pemilu maupun bukan Peserta Pemilu melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik asal (Model BB-5).
Menurut Yusril, ada beberapa alasan mengapa pihaknya akan melakukan uji materil ke MK terhadap peraturan tersebut.
Pertama, peraturan itu telah bertentangan dengan undang-undang Pemilu No. 8 Tahun 2012.
"Pertama alasan peraturan bertentangan dengan undang-undang Pemilu," ungkap Yusril di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2013).
Kedua, peraturan itu juga telah melampaui tugas dan kewenangan KPU sebagai penyelenggara Pemilu.
"Tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu begitu sudah terpilih tugas KPU selesai. Mau PAW berhenti atau selesai itu wewenang partai," terangnya.
Kendati demikian, pihaknya masih memberi tenggang waktu kepada Husni Kamil Manik cs untuk mau merubah peraturan yang dibuat tersebut.
"Kita kasih waktu awal minggu kalau tidak ada reaksi kami akan ajukan uji metril ke MK," tuntasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan anggota DPRD yang menamakan diri Forum Anggota DPRD Se-Indonesia menyampaikan keberatannya atas PKPU No. 13 Tahun 2013 khususnya Pasal 19 I (2).
Dalam pasal itu isinya anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik asal, baik Partai Politik Peserta Pemilu maupun bukan Peserta Pemilu melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik asal (Model BB-5).
(lns)
